Demokrat Bantah Instruksi SBY untuk Tinggalkan BPN

publicanews - berita politik & hukumKetua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. (Foto: Partai Demokrat)
PUBLICANEWS, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan instruksi agar kader merapat ke WP41 atau Wisma Proklamasi Nomor 41. Alamat tersebut adalah Kantor DPP Partai Demokrat.

Ketua Dewan Kehormatan Demokrat Amir Syamsuddin membantah jika hal itu dimaknai untuk meninggalkan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Bukan nenarik diri, tetapi konsolidasi dan monitoring pasca Pemilu WP41," kata Amir kepada wartawan, Jumat (19/4).

Mantan Menteri Hukum dan HAM ini menyatakan sikap partai Demokrat yaitu tidak terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi.

"Sesuai dengan poin kedua dalam instruksi SBY bahwa kepentingan NKRI di atas kepentingan partai," Amir menambahkan.

Ia menegaskan sikap Demokrat pasca pemilu tetap menunggu hasil final yang akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Real count yang akan direkapitulasi ya, secara resmi ini sesuai dengan undang-undang," ujarnya.

Amir pun menyebut tidak tepat bila mendeklarasikan kemenangan tanpa merujuk hasil yang diumumkan KPU.

Surat SBY tersebut berisi instruksi kepada Sekjen, Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Kehormatan, dan Waketum Demokrat Syarief Hasan. Surat juga ditembuskan kepada Komandan Kogasma Demokrat.

Berikut instruksi SBY.

1. Sehubungan dengan perkembangan situasi politik pasca pemungutan suara Pemilu 2019 yang menunjukkan ketegangan (tension) dan bisa berkembang ke arah yang membahayakan politik dan keamanan kita, saya instruksikan kepada pejabat tersebut untuk secara terus menerus memantau dari dekat perkembangan situasi yang terjadi di Tanah Air.

2. Memastikan para pengurus dan kader Partai Demokrat tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi dan UU yang berlaku serta tidak segaris dengan kebijakan pimpinan PD.

3. Jika terjadi kegentingan dan situasi yang menjurus ke arah konflik dan krisis yang membahayakan, segera melapor kepada Ketum pada kesempatan pertama.

4. Demikian untuk diindahkan dan dilaksanakan.
(feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top