BPN Bantah Alan Narin Soal Prabowo Bakal Tangkapi Lawan Politik

publicanews - berita politik & hukumWaketum Gerindra Arief Poyuono dan Allan Nairn disebuah tempat tertutup, 20 Maret 2019. (Foto: AP)
PUBLICANEWS, Jakarta - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membantah tulisan jurnalis investigasi asal Amerika Serikat Alan Nairn.

Lewat blok pribadinya, Alan menyebutkan Prabowo mengadakan rapat internal berisi instruksi penangkapan lawan politik sekaligus sekutunya yang beraliran keras bila terpilih sebagai presiden.

Direktur Relawan (BPN) Ferry Mursyidan Baldan di Gedung HDI HIVE, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/4), membantah pernyataan tersebut.

"Mana ada rapat gituan. Kita ada rapat pemenangan. Intinya gitu," ujar mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan di Kabinet Kerja Jokowi-JK itu.

Mantan politikus Partai Nasdem itu tidak akan melaporkan pemilik akun Twitternya @AllanNairn14. "Ngapain kita laporin," katanya.

Berbeda dengan Ferry, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono mendesak kepolisian menangkap Allan karena telah menyebarkan hoaks. Arief juga menuding Allan melakukan kampanye hitam dan fitnah terhadap Prabowo Subianto.

Desakan Arief menyusul tulisan Allan di akun Twitternya, siang ini. Allan mencuit rencana mantan Pangkostrad Prabowo Subianto bila terpilih sebagai presiden. Rencana itu akan didukung Amerika Serikat, Inggris, dan Australia.

Menurut Allan, rencana capres 02 itu tertuang dari rapat internal di kediaman Prabowo pada 21 Desember 2018. Saat itu yang hadir adalah orang lingkar satu mantan Danjen Kopassus itu.

Selain Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon dan Arief Puyouno, rapat dihadiri para mantan jenderal. Mereka, antara lain, Letjen TNI (purn) Yohannes Suryo Prabowo, Letnan Jenderal TNI (purn) Yunus Yosflah (Wakil Ketua Dewan Penasihat), Laksamana TNI (purn) Tedjo Edhy Purdijanto (Wakil Ketua Dewan Penasihat), dan Mayjen (Purn) Glenny Kairupan (Direktur Penggalangan).

Adapun hasil rapat yang tertuang dalam notulen itu, ditulis ulang Allan dengan judul Rapat dtrategis Prabowo tentang rencana penangkapan massal lawan-lawan politik dan sekutu Islamis. Isinya, antara lain:

1. Komjen Pol (Purn) Moch Sofjan Jacoeb sudah ditunjuk untuk menentukan siapa yang akan diusulkan ke DPR oleh Presiden terpilih untuk menjabat sebagai Kapolri baru. Kapolri yang ditunjuk adalah sosok yang tegas dan nasionalis sejati, namanya tentu belum dlsebut dalam rapat itu.

Tugas pertama Kapolri baru adalah melemahkan gerakan HTI dan FPI, menangkap ulama-ulama radlkal untuk menunjukkan pada Amerika dan sekutu bahwa Prabowo-Sandi tegas mengatakan radikalismeme dan terorisme di Asia Tenggara.

2. Mayor Jenderal Anfin Seman diberi tugas untuk menyusun daftar nama yang cocok untuk menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Perombakan besar-besaran di tubuh BIN akan mengarah pada agenda penyerangan terhadap Iawan politik dan pelumpuhan kelompok HTI, FPI, JAD, dan yang setara dengan itu.

Tugas lain dari BIN nanti adalah melemahkan partai koalisi untuk meningkatkan dominasi Gerindra dalam pemerintahan. PKS dan Partai Demokrat akan digembosi habis-habisan melalui berbagai kasus korupsi lama dan yang baru.

Para petinggi partai akan dipenjara karena korupsi. Dengan begitu, Prabowo tampak sebagai presiden yang kuat dan tegas dalam menegakkan hukum.

3. Gatot Nurmantyo diberi kepercayaan untuk menentukan siapa Panglima TNI yang baru. Peran Angkatan Darat akan diperkuat seperti pada jaman Orde Baru.

4. Fadli Zon dan Fahri Hamzah ditugaskan untuk menentukan siapa Jaksa Agung baru. Tugas utama Jaksa Agung baru adalah mengadili sebanyak-banyaknya lawan politik dari PDI Perjuangan, Nasdem, Golkar, PKB, dan PPP.

5. KPK harus dikendalikan dengan memperkuat peran kelompok Bambang Widjayanto. Para komisoner KPK akan diserang dengan berbagai isu oleh orang dalam untuk menjatuhkan mereka di tengah jalan lalu Prabowo akan mengendalikan siapa kandidat komisioner yang baru.

Ketua KPK Agus Raharjo, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, dan Saut Situmorang adalah tiga target utama dalam operasi pengendalian KPK pasca-pemilu. Ketiga pimpinan KPK ini dinilai oleh kubu Prabowo pro kepada pemerintahan Presiden Jokowi saat ini.

Belum ada konfirmasi apakah betul itu tulisan Allan Narin dan apakah itu bagian dari kampanye hitam. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top