Deklarasi Hari Teror Pemberantasan Korupsi, Tolak Kepura-puraan Dukung KPK

publicanews - berita politik & hukumKetua WP-KPK Yudi Purnomo dan sejumlah aktivis antikorupsi dalam acara peringatan dua tahun kasus Novel Baswedan, di depan Gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/4) sore. (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - Wadah Pegawai (WP) Komisi Pemberantasan Korupsi bersama penyidik senior Novel Baswedan dan sejumlah tokoh serta aktivis antikorupsi mendeklarasikan 11 April sebagai Hari Teror terhadap Pemberantasan Korupsi di Indonesia.

Pembacaan deklarasi dipimpin Ketua WP-KPK Yudi Purnomo di panggung 'Peringatan 2 Tahun Kasus Teror terhadap Novel' di depan Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (11/4).

Sejumlah tokoh turut membacakan deklarasi ini, antara lain tiga mantan Komisioner KPK Abraham Samad, Bambang Widjojanto Widjojanto, dan Busyro Muqoddas. Kemudian ada aktivis HAM Nursjahbani Katjasungkana.

Berikut isi deklarasi yang dibacakan WP-KPK, Novel, dan aktivis antikorupsi:

Kami para tokoh masyarakat, akademisi, buruh, mahasiswa, aktivis, supir, dan para pekerja, beserta putra dan putri bangsa Indonesia mendeklarasikan bahwa:

1. Mencanangkan tanggal 11 April sebagai Hari Teror terhadap Pemberantasan Korupsi dan Pembela HAM di Indonesia.

2. Menolak segala bentuk kebohongan, kepura-puraan, dan kepalsuan semua pihak yang seolah-olah mendukung KPK.

3. Menuntut kepada Presiden RI untuk bersikap tegas dan terang memerangi Teror serta pelemahan terhadap KPK.

4. Menuntut Presiden RI untuk berhenti menunda-nunda pembentukan TGPF Independen.

5. Menuntut kepada Presiden RI untuk memastikan pengungkapan 10 kasus teror terhadap KPK beserta kasus-kasu teror Iain yang menimpa pembela HAM, pegiat antikorupsi, aktivis sosial, buruh, serta petani di Republik Indonesia.


Selain ikut membacakan deklarasi, Novel juga menerima karangan bunga sebagai bentuk dukungan terhadapnya. Mantan perwira menangah kepolisian itu juga menerima poster petisi dukungan agar kasus teror yang dialaminya segera terungkap.

Seperti tuntutan para aktivis, Novel juga mendesak Presiden Joko Widodo segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Independen. Tim tersebut juga untuk mengungkap teror-teror yang dialami pegawai KPK, pegiat HAM, buruh, tani, dan elemen masyarakat lainnya.

"Semua masyarakat Indonesia marilah kita mendesak kepada bapak Presiden untuk mau peduli untuk dibentuk Tim Gabungan Pencari fakta. Ini bukan masalah politik," ujar Novel seusai turun dari panggung.

Ia mengatakan, pembentukan TGPF independen ini bukan soal mau atau tidak mendukung TGPF. "Tapi ini adalah kesempatan yang baik bagi bapak Presiden untuk menunjukan komitmen dalam rangka mendukung pemberantasan korupsi," katanya. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top