PTUN Tolak Gugatan Wadah Pegawai KPK

publicanews - berita politik & hukum
PUBLICANEWS, Jakarta - Gugatan Wadah Pegawai KPK terhadap kebijakan mutasi ditolak hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Mereka menggugat Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 1426 Tahun 2018 tentang Tata Cara Mutasi Pegawai di Lingkungan KPK.

"Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima," kata Ketua Majelis Hakim Umar Dani di PTUN Jakarta, Senin (11/3).

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan SK tersebut sesuai dengan Peraturan Pimpinan KPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penataan Karier Pegawai di Lingkungan KPK. Beleid tersebut sebagai pengganti SK Pimpinan KPK Nomor 1426 Tahun 2018.

Hakim mengatakan, Peraturan Pimpinan KPK telah mengakomodir kepentingan pegawai KPK lewat Wadah Pegwai KPK. Untuk itu sengketa tersebut dianggap telah terselesaikan.

"Sudah tidak ada sengketa antara para penggugat dengan tergugat karena apa yang dituntut para penggugat untuk dinyatakan batal dan dibatalkan tidak sah oleh pengadilan sudah tidak ada lagi," kata hakim Umar Dani.

Selain ditolak, pihak penggugat diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp 392 ribu.

Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo melayangkan gugatan pada 21 September 2018 lalu. Mereka mempersoalkan proses formil tata cara pembentukan dan isi dari keputusan pimpinan tersebut. Dari sisi formil, WP menganggap keputusan pimpinan tersebut dibuat tidak sesuai dengan peraturan yang selama ini berjalan.

Yudi mengingatkan, keputusan mutasi pegawai mensyaratkan adanya rekomendasi atasan serta persetujuan rapat pimpinan. Padahal, selama ini proses mutasi di KPK hanya dapat dilakukan melalui mekanisme alih tugas atau sanksi pelanggaran berat.

WP menilai keputusan pimpinan dapat membuat proses mutasi di KPK menjadi bias. Sehingga orientasi kerja pegawai hanya akan menyenangkan atasan, bukan sesuai dengan kompetensi dan independensinya.

Mereka melayangkan gugatan karena berbagai upaya untuk mengoreksi mengalami jalan buntu. WP menganggap menggugat melalui PTUN sebagai yang paling masuk akal untuk ditempuh demi independensi KPK. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top