Pembebasan Siti Aisyah Sejalan dengan Nawacita

publicanews - berita politik & hukumSiti Aisyah dan pengacaranya merayakan pembebasannya di depan gedung Pengadilan Tinggi Shah Alam, Malaysia, Senin (11/3) pagi. (Foto: Reuters)
PUBLICANEWS, Jakarta - Pengadilan Tinggi Shah Alam, Malaysia, membebaskan warga negara Indonesia (WNI) Siti Aisyah dari dari segala tuntutan atas dugaan pembunuhan Kim Jong-nam, kakak tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.

Menurut Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM Cahyo Rahadian Muzar, bebasnya wanita asal Serang, Banten, itu berkat campur tangan Menteri Yasonna Laoly.

"Siti Aisyah bebas didasari oleh permintaan Menkumham Yasonna Laoly kepada Jaksa Agung Malaysia,” kata Cahyo dalam keterangan pers yang diterima Publicanews, Senin (11/3).

Atas permintaan tersebut, ujar Cahyo, Jaksa Agung Malaysia kemudian memutuskan untuk menggunakan wewenangnya berdasarkan Pasal 254 Penal Code (KUHP-nya Malaysia). Yaitu untuk tidak melanjutkan penuntutan )nolle prosequi) terhadap Siti Aisyah.

Cahyo menjelaskan, Menteri Yasonna dalam suratnya kepada Jaksa Agung Malaysia memaparkan, antara lain, ia meyakini apa yang dilakukan Siti semata-mata untuk kepentingan acara reality show di televisi.

"Sehingga dia tidak pernah memiliki niat untuk membunuh Kim Jong-nam," Cahyo menjelaskan.

Siti telah dikelabui dan tidak menyadari sama sekali bahwa ia sedang diperalat oleh pihak intelijen Korea Utara. Ia juga sama sekali tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang dilakukannya.

"Permintaan tersebut sejalan dengan arahan Presiden RI setelah dilakukan koordinasi antara Menkumham, Menteri Luar Negeri, Kepala Kepolisian RI, Jaksa Agung, dan Kepala Badan Intelijen Negara,” Cahyo menambahkan.

WNI Siti Aisyah Bebas dari Tuduhan Membunuh Kim Jong-nam

Cahyo mengatakan, isu pembebasan Siti dari jerat hukuman mati ini juga selalu diangkat dalam setiap pertemuan bilateral Indonesia-Malaysia. Bahkan pada tingkat Presiden, Wakil Presiden, maupun pertemuan reguler Menlu dan menteri lainnya dengan mitra Malaysia pada 29 Juni 2018 di Bogor.

Kemudian pertemuan Menkumham RI dengan Perdana Menteri Malaysia pada 29 Agustus 2018 di Putrajaya, Malaysia.

“Keberhasilan pembebasan Siti Aisyah merupakan komitmen Presiden Joko Widodo untuk memastikan kehadiran negara guna melindungi dan membantu setiap warga negara Indonesia yang menghadapi permasalahan di luar negeri,” kata Cahyo.

Hal ini sejalan dengan Nawa Cita pertama, yaitu menghadirkan negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.

Cahyo menambahkan, dalam proses pembebasan Siti ini, Kedubes RI di Kuala Lumpur dan Kantor Pengacara Gooi & Azura, serta Ketua Diaspora Indonesia cabang Malaysia juga memiliki peran aktif dan sangat penting.

Dalam sidang Siti Aisyah tadi, sejumlah perwakilan Pemerintah Indonesia hadir. Mereka, antara lain, Dubes RI dan Dirjen AHU Kemenkumham, Direktur Pidana Kemenkumham, serta Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top