BPJS Kesehatan Belum Banyak Manfaat di Era Jokowi

publicanews - berita politik & hukumHermawan Saputra dari BPN Prabowo-Sandi, seusai diskusi 'Menuju Debat Ketiga' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3). (Foto: Publicanews/bimo)
PUBLICANEWS, Jakarta - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mengkritik pelayanan kesehatan di era Joko Widodo. Kehadiran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, misalnya, belum bisa memberikan dampak signifikan bagi kesehatan masyarakat.

"Dari berbagai terobosan, kita melihat belum ada fakta atau bukti empiris bahwa kita ini sudah berdaya dan terbebas dari penyakit dan kecacatan fisik maupun aspek mental dan spiritual," kata perwakilan BPN Hermawan Saputra usai diskusi 'Menuju Debat Ketiga' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3).

Ia mempertanyakan upaya pemerintah mencari solusi kesehatan dengan munculnya program JPK Gakin, Jamkesmas, dan BPJS sebagai penyelenggaranya.

"Pemerintah selalu berusaha mengambil momen perbaikan. Tetapi ada momen fundamental ini yang tidak pernah kita sadari dan teratasi, yaitu quality of life, quality of happiness," ujarnya.

Hermawan menjelaskan, laporan keuangan tahunan BPJS Kesehatan menunjukkan defisit Rp 3,8 triliun pada 2014, Rp 5,9 triliun pada 2015, dan Rp 9,7 triliun pada 2016. Lalu di tahun 2018 mencapai Rp 9,8 triliun.

Berdasarkan data itu Hermawan menganggap BPJS sekarang tidak bermanfaat. Selain merugikan orang yang sakit, juga menyulitkan rumah sakit sebagai penyelenggara kesehatan.

"Masyarakat belum terlayani dengan baik, rumah sakit kesulitan membayar. Ini keprihatinan," ia menegaskan.

Menurutnya, angka kematian ibu tetap, angka kematian bayi balita tinggi, stunting alias gizi buruk 3,8 persen. Oleh karenan itu, Prabowo-Sandi akan melakukan evaluasi dan penghitungan kembali BPJS dan juga program afirmatif lainnya.

"Jadi kualitas kesehatan dan juga tingkat kebahagiaan ini sangat kontras, kalau kita lihat dari berbagai aspek," katanya.

Selain BPJS, Hermawan juga menyoroti fungsi Puskesmas sebagai pelayan kesehatan di era Jokowi. "80 persen pelayanan kesehatan ada di Puskesmas sekarang justru malah tak terlihat," Hermawan menegaskan. (imo)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top