Bahas Korupsi Sektor Swasta, KPK akan Belajar ke Inggris

publicanews - berita politik & hukumWakil Ketua KPK Laode M Syarif dan Wakil Dubes Inggris Rob Fenn dalam keterangan pers seusai penyerahan dokumen pembelian pesawat Garuda, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (11/2) siang. (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - KPK melakukan kerja sama pelatihan dengan Kantor Kejahatan Penipuan Serius atau Serious Fraud Office (SFO) Inggris mengenai pencegahan korupsi di sektor swasta. Kerja sama meliputi, antara lain, pelatihan yang berhubungan dengan beneficial owners atau pemilik manfaat.

Kasus beneficial owners ditemui dalam dugaan suap pembelian enam unit pesawat Garuda Indonesia bermesin jet buatan pabrikan Inggris Rolls-Royce. Kasus ini menjerat mantan Dirut Garuda Emirsya Satar dan pemilik Connaught International Soetikno Soedarjo.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, dalam pembicaraan dengan Wakil Dubes Inggris siang ini di Gedung KPK, dibicarakan pula soal kerja sama tersebut.

"Ada yang lebih teknis, misalnya pelatihan yang berhubungan dengan beneficial owners, pelatihan berhubungan dengan pengadaan barang melalui elektronik, pelatihan lain, dan korupsi private sector," ujar Laode dalam keterangan pers bersama Wakil Dubes Inggris Rob Fenn di Gedung KPK, Jakarta, Senin (11/2).

Presiden Joko Widodo, ujar Laode, telah meneken Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pemilik Manfaat atau Beneficial Owner (BO). Dalam beleid tersebut, setiap perusahaan yang terdaftar di Indonesia harus menyebutkan nama pemiliknya.

"Kalau dulu, pemilik utamanya kan tidak ada di struktur perusahaan, tapi dikendalikan oleh orang itu. Sekarang sudah ada Peraturan Presiden dan itu salah satu yang kita pelajari di Inggris," Laode menjelaskan.

Hal senada diungkapkan Wakil Dubes Inggris Rob Fenn. Ia mengatakan pemerintahnya akan memprioritaskan kerja sama dengan KPK dalam isu BO ini.

"Inggris memiliki hubungan kuat dengan KPK pada pertemuan kami ini, saya dan pak Laode sepakat untuk bekerja sama lebih erat. Menyusul Perpres tahun lalu, kami prioritaskan kerja sama kami dengan KPK pada beneficial ownership," ujar Fenn.

Untuk memantapkan kerja sama ini, KPK berrencana mengirim penyelidik dan penyidik ke Inggris. "Khususnya tentang forensic accounting atau hal-hal lain yang kami anggap lebih advance (maju) di sana," ujar Laode. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top