'Penganiayaan Borobudur', Siapa Berdusta: KPK atau Pemprov Papua?

publicanews - berita politik & hukumDua penyelidik KPK saat diserahkan oleh pihak Pemprov Papua ke Polda Metro Jaya, Sabtu (2/2) malam. (Foto: dok. Pemprov Papua)
PUBLICANEWS, Jakarta - KPK dan Pemprov Papua saling melaporkan 'keributan' di lobi Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (2/2) malam. Masing-masing pihak punya versi cerita sendiri.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono membenarkan kepolisian tengah menyelidiki dua laporan tersebut. Laporan Pemprov Papua diterima pada Selasa (5/2) kemarin.

"Pelapor (Pemprov Papua) sudah kita meminta keterangan, klarifikasi, pada saat melaporkan, Selasa (5/2)," kata Argo di kantornya, Rabu (6/2).

KPK melapor terlebih dahulu, yakni pasca terjadi dugaan penganiayaan terhadap penyelidik Muhamad Gilang Wicaksono dan rekannya. Laporan KPK tersebut dibuat pada Minggu (3/2) atau sehari pasca 'kasus Borobudur'.

Dalam laporan tersebut diceritakan bahwa dua penyelidik KPK tengah bertugas memantau rapat Pemprov dan DPRD Papua soal anggaran. Gubernur Lukas Enembe dan Ketua DPRD Yunus Wonda hadir.

KPK melalui Jubir Febri Diansyah mengatakan, kedua petugas dianiaya pihak Pemprov Papua karena kepergok mengambil foto-foto Gubernur Lukas Enembe.

"Dua pegawai KPK yang bertugas tersebut mendapat tindakan yang tidak pantas dan dianiaya hingga menyebabkan kerusakan pada bagian tubuh. Meskipun telah diperlihatkan identitas KPK, pemukulan tetap dilakukan," ujar Febri, Minggu (3/2).

Selain dianiaya, masih cerita versi Febri, sejumlah barang petugas KPK dirampas. Febri menegaskan perbuatan tersebut sebagai bentuk penyerangan terhadap penegak hukum yang tengah bertugas.

Berbeda dengan KPK, Pemprov Papua melalui keterangan tertulis Kabag Protokol Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Gilbert Yakwar menyatakan tidak ada penganiayaan. Mereka menyertakan foto kedua penyelidik KPK itu baik-baik saja, tidak ada luka di wajah atau hidung sebagaimana diceritakan Febri.

Pemprov, ujar Gilbert dalam rilisnya, menduga kedua penyelidik hendak melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Tuduhannya adalah ada tindak penyuapan dalam pertemuan tersebut.

Gilbert mendasarkan diri pada bukti-bukti cuplikan komunikasi melalui aplikasi WhatsApp. Laporan kepada pimpinan petugas tersebut sangat detail, termasuk soal ransel yang diduga berisi uang, gerak-gerik peserta rapat, dan foto-foto mereka.

Menurut Ketua DPRD Papua Yunus Wonda, Sekda Papua TEA Herry Dosianen kemudian mendekati Gilang dan memeriksa isi tasnya. "Awalnya orang ini mengelak, tapi setelah kami periksa isi tasnya, ternyata ada ID Card KPK,” kata Yunus.

Ternyata ada enam petugas KPK yang 'mengawasi' rapat Pemprov Papua, dua orang diantaranya berada di lobi Hotel Borobudur --Gilang dan Ahmad Fajar.

Menurut Gilbert, Gilang tidak dapat menunjukkan surat tugas atau surat perintah. Pegawai Pemprov Papua yang membawa ransel kemudian memperlihatkan pada Gilang bahwa isinya adalah dokumen rapat.

"Mengingat telah terdapat banyak kasus yang mengatasnamakan diri sebagai pegawai dan/atau sebagai Penyidik KPK, apalagi yang bersangkutan tidak dapat memperlihatkan surat tugas dan/atau surat perintah, maka atas dasar tersebut yang bersangkutan diserahkan ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan klarifikasi," kata Gilbert.

Ia juga membantah ada penganiayaan. Yang terjadi, Gilbert menambahkan, aksi dorong-mendorong karena emosi dituduh ada penyuapan.

"Kami perlihatkan foto kedua orang dimaksud ketika telah berada dalam ruangan Direskrimum Polda Metro Jaya. Secara jelas foto menunjukan kedua orang tersebut dalam keadaan fresh, sehat, serta tidak terdapat adanya luka dan/atau sobekan pada bagian hidung dan/atau wajah yang bersangkutan," Gilbert menjelaskan dalam rilis tersebut.

Laporan Pemprov Papua dikuasakan kepada Alexander Kapisa dengan nomor LP/716/II/2019/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 4 Februari 2019. Perkara yang dilaporkan adalah tindak pidana ITE dan/atau pencemaran nama baik dan/atau fitnah melalui media elektronik.

Siapa benar atau siapa yang berdusta: KPK atau Pemprov Papua? Tugas polisi untuk mengungkap. Rasanya tidak mungkin kedua-duanya benar. (ian)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top