Dengan MLA, KPK Bisa Lacak Uang Koruptor di Swiss

publicanews - berita politik & hukumWakil Ketua KPK Laode M Syarif. (Foto: Publicanews/dok)
PUBLICANEWS, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut positif perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Swiss mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik atau Mutual Legal Assistance (MLA). Senin (4/2), Menkumham Yasonna H Laoly menekan MLA tersebut bersama Menteri Kehakiman Swiss Karin Keller-Sutter di Bernerhof, Bern.

"KPK menyambut baik MLA Indonesia Swis karena dengan adanya MLA ini pertukaran informasi keuangan dan perpajakan antara Indonesia-Swiss akan lebih gampang," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat dikonfirmasi, Rabu (6/2).

Penandatanganan MLA ini diharapkan akan membatasi gerak para koruptor maupun pengemplang pajak untuk tidak lagi leluasa menyimpan uang dan aset hasil kejahatan mereka di Swiss. Kini para penegak hukum, termasuk KPK, bisa menelusuri aset dan uang ilegal tersebut dengan mudah.

"Para koruptor atau pengemplang pajak tidak akan lagi leluasa menyimpan uang hasil kejahatan di Swiss karena akan gampang ditelusuri oleh aparat penegak hukum oleh kedua negara," ujar Laode.

Pemerintah Berpeluang Tarik Dana Ribuan Triliun di Swiss

Selain Swiss, pemerintah juga telah mengikat kerja sama MLA dengan ASEAN, Australia, Hongkong, RRC, Korsel, India, Vietnam, UEA, dan Iran.

Perjanjian MLA ini juga dapat digunakan memerangi kejahatan di bidang perpajakan (tax fraud) sebagai upaya Indonesia memastikan warga negara atau badan hukum tidak melakukan kejahatan perpajakan.

Usaha ini diperkirakan bisa mengembalikan uang ribuan triliun uang Indonesia yang ditilap para koruptor dan pengemplang pajak. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top