Pemerintah Berpeluang Tarik Dana Ribuan Triliun di Swiss

publicanews - berita politik & hukumMenkumham Yasonna H Laoly menandatangani Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Menteri Kehakiman Swiss Karin Keller-Sutter di Bernerhof, Bern, Swiss, Senin, 4 Februari 2019. (Foto: Istimewa)
PUBLICANEWS, Bern - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly meneken kerja sama dengan Menteri Kehakiman Swiss Karin Keller-Sutter. Perjanjian 39 pasal itu merupakan Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana/Mutual Legal Assistance (MLA).

Kesepakatan ditandatangani antara Indonesia dengan Konfederasi Swiss di Hotel Bernerhof, Bern, Swiss, Senin (4/2).

Yasonna dalam keterangan tertulisnya, Selasa (5/2), mengatakan bahwa Presiden Jokowi menekankan pentingnya perjanjian ini sebagai platform kerja sama hukum.

"Khususnya dalam upaya pemerintah melakukan pemberantasan korupsi dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi atau asset recovery," kata politikus PDIP itu.

Penanandatanganan MLA ini, ia menambahkan, sejalan dengan program Nawacita dan arahan Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan.

Menurutnya, perjanjian itu antara lain mengatur bantuan hukum mengenai pelacakan, pembekuan, penyitaan hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan.

"Swiss sangat menjaga keamanan dan kerahasiaan sistem perbankan mereka. Namun, dengan MLA kita bisa minta bantuan pemerintah Swiss mengusut proceeds of crime oleh WNI yang disimpan di Swiss," Yasonna menegaskan.

 Presiden Jokowi pernah menyinggung mengenai dana perorangan Indonesia yang parkir di negara asing. "Kamu simpan uang di Singapura, di Swiss, berapa triliun, berapa miliar, kita semua akan tahu," kata Jokowi dalam dialog publik di Balai Kartini, Jakarta Selatan, 30 Maret 2016.

Menteri Keuangan saat itu Bambang Brodjonegoro mengaku memiliki data 6.000 rekening orang Indonesia yang ada di luar negeri dengan jumlah yang fantastis.

Selain dengan Swiss, Pemerintah juga telah mengikat kerja sama MLA dengan ASEAN, Australia, Hongkng, RRC, Korsel, India, Vietnam, UEA, dan Iran.

Usaha ini diperkirakan bisa mengembalikan uang Indonesia sebesar ribuan triliun yang diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi. (feh)

Berita Terkait

Komentar(1)

Login
  1. Arif K Wibisono @arifkwibisono05 Februari 2019 | 22:56:07

    Satu lagi langkah pemerintah yang patut diapresiasi dalam rangka menibgkatkan keaejahteraan rakyatnya. Harus kita dukung.

Back to Top