Pejabat Kemenhan Paling Rendah Kepatuhannya dalam LHKPN

publicanews - berita politik & hukumDeputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan (kiri), Plt Direktur LHKPN Kunto Ariawan, dan Jubir Febri Diansyah saat menggelar konferensi pers di Gedung KPK, Senin (14/1). (Foto:Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - Ada 10 kementerian yang tidak patuh dalam menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Tingkat kepatuhan pejabat di Kementerian Pertahanan diketahui paling rendah menyetorkan LHKPN pada KPK.

‎"Ada Kementeriaan Pertahanan, jumlah wajib lapornya ada 80 orang. Dari 80 orang ternyata yang baru lapor 10 persen‎," ujar Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (14/1).

Selain Kementerian yang dipimpin Ryamizard Ryacudu itu, sembilan kementerian lainnya adalah Kementeriaan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Dari 315 pejabat Kemendes PDTT yang wajib lapor, hanya 18,41 persen yang menyetorkan LHKPN.

Sementara di posisi ketiga adalah Kementeriaan Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Dari 130 pejabat ‎yang wajib lapor, baru 19,23 persen saja melaporkan isi kocek mereka.

Pada Kementeriaan Pariwisata (Kemenpar), dari 106 pejabat wajib lapor, hanya ada sekitar 26,42 persen yang melakukannya. Kemudian Kementeriaan Ristek Dikti, dari 14.216 wajib lapor, ada 27,66 persen yang patuh.

Kementerian lainnya yakni Kemendagri, Kementeriaan Ketenagakerjaan, Kementeriaan Koperasi dan‎ UKM, Kemen PUPR, dan Kemenko Perekonomian. Tingkat kepatuhan mereka berkisar 30 sampai 40 persen.

Pahala menambahkan, tingkat kepatuhan melaporkan LHKPN turun dibandingkan tahun lalu. Pada 2017, 70 persen pejabat negara melaporkan LHKPN, Namun pada 2018 jumlahnya hanya 64 persen. Padahal pada tahun sebelumnya, ujar Pahala, pelaporan LHKPN masih menggunakan cara manual, belum elektronik seperti sekarang.

"Dulu di jaman kertas, kita rata-rata nasional bisa 70 persen, tapi begitu diganti LHKPN elektronik malah 64 persen. Itu juga 46 ribunya terlambat, jadi ini katanya dulu susah, tapi setelah digampangin malah kepatuhannya rendah," Pahala menambahkan.

KPK telah meminta pimpinan kementerian agar mengingatkan pejabatnya untuk patuh menyerahkan LHKPN. Menurutnya, instruksi dari pimpinan diyakini dapat memberikan dampak signifikan.

Pahala menegaskan, kepatuhan sangat ditentukan oleh kepala instansi. "Itu KPK yakin sekali. Kemenkeu itu puluhan ribu, kalau menterinya bilang itu wajib dan tidak boleh orang promosi kalau enggak isi LHKPN, itu selesai semua. Pada ngisi," Pahala menandaskan. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top