IPW Beri Nilai Merah untuk Penegakan Supremasi Hukum

publicanews - berita politik & hukumKetua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane usai diskusi 'Jelang Debat Siapa Hebat' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (12/1). (Foto: Publicanews/Bimo)
PUBLICANEWS, Jakarta - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai penegakan supremasi hukum di pemerintahan Jokowi belum berjalan baik atau mendapat nilai merah.

"Saya melihat catatannya mendapat rapor merah, ada juga yang hitam," kata Neta dalam diskusi 'Jelang Debat Siapa Hebat' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (12/1).

Menurutnya, persoalan penegakan hukum menjadi konsentrasi banyak pihak. Hukum tidak pandang bulu, kata Neta, penegak hukum seharusnya bisa memberangus mafia hukum. Ia tidak setuju apabila supremasi hukum di rezim Jokowi dinilai sudah berjalan dengan baik.

"Ada yang tidak beres dalam proses hukum. Polisi ada di ujung tombak, (mafia hukum) harus bisa sapu bersih," ujarnya.

Sebagai pemerhati institusi kepolisian, ia menegaskan di era demokrasi ini kepolisian justru dijadikan alat kepentingan bagi penguasa. "Yang tidak netral itu adalah oknum-oknum polisinya," Neta menambahkan.

Ia menyinggung kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan dua tahun lalu. Polisi, ujar Nete, sangat sulit bisa mengungkap kasus tersebut, sekalipun presiden harus membentuk tim khusus pencarian fakta.

"Kasus Novel dan penyerangan bom molotov ke pimpinan KPK itu kan tindakan dari orang iseng, bukan dari kelompok profesional lainnya. Molotov kan bom mainan," Neta menjelaskan.

Tim bentukan Polri atas persetujuan Presiden dianggap bentuk keseriusan penegak hukum, namun hasilnya tetap tidak bisa membongkar kasus. Jokowi harus bisa menunjukan keseriusan untuk masalah ini dan ini dipertaruhkan dalam tahun politik.

"Pembentukan tim sebagai sarat (politik) dan pencitraan baik Jokowi maupun polisi," Neta menandaskan. (imo)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top