Polri Bantah Tangkap Paksa Buron Hartono Karjadi di Singapura

publicanews - berita politik & hukumHartono Karjadi. (Foto: Istimewa)
PUBLICANEWS, Jakarta - Polri membantah melakukan operasi penangkapan pengusaha Hartono Karjadi di Singapura. Kabar penangkapan buron kasus pemalsuan sertifikat tanah di Bali itu diungkapkan oleh pengacaranya, Boyamin Saiman.

Menurut Boyamin, ada dua personel Polda Bali yang hendak memaksa Hartono membawanya kembali ke Tanah Air.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo membantah kabar tersebut. "Itu adalah versi dari pengacara. Informasi itu tidak benar," kata Brigjen Dedi di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (7/1).

Dedi menambahkan, penegak hukum Indonesia tak bisa serta-merta melakukan penangkapan di Singapura tanpa melakukan koordinasi dengan otoritas di Negeri Singa itu.

"Pengacara silakan, misalnya, kalau itu anggota Polri disebutkan namanya siapa? Pangkatnya apa? Kesatuannya di mana? Ada bukti fotonya atau tidak? Dilampirkan," ujar Dedi.

Penyidik Polda Bali, ia menambahkan, tidak mungkin melakukan penegakan hukum di luar yuridiksi Indonesia. Apalagi Singapura memiliki otoritas sangat kuat terhadap kedaulatan hukum di negaranya.

Sebelumnya Hartono, melalui kantor pengacara Eldan Law LLP, mengatakan ada dua petugas dari Polda Bali yang menjemput paksa kliennya. Bahkan kedua orang itu mengelabui perawat dengan mengaku sebagai saudara agar bisa menemui Hartono yang tengah dirawat di RS Mount Elisabeth.

Peritiwa itu terjadi pada Jumat (4/1) pekan lalu, sebagaimana dilaporkan laman Asia Sentinel. Dua orang yang diyakini Hartono sebagai polisi itu membuntutinya ketika kembali ke apartemen. Keduanya meminta agar Hartono ikut kembali ke Indonesia.

Pengusaha berusia 65 tahun ini diketahui tengah terjerat kasus menggelapkan dan memalsukan akta tanah Hotel Kuta Paradiso di Wilayah Kuta, Kabupaten Badung, Bali.

Hartono diburu Ditkrimsus Polda Bali setelah gugatan praperadilan di PN Jakarta Selatan ditolak hakim pada pertengahan September 2018. Taipan itu meninggalkan Tanah Air pada 20 Agustus 2018. Polda Bali menjadikannya DPO pada 13 September 2018. Hartono sebelumnya dilaporkan pengusaha Tommy Winata melalui pengacaranya Desrizal Chaniago.

Atas dugaan pemulangan paksa tersebut, Boyamin Saiman telah melayangkan surat permohonan perlindungan kliennya kepada Presiden Jokowi. Surat ia kirim melalui Sekretariat Negara.

"Koruptor saja tidak pernah dikejar sampai Singapura, ini urusan keperdataan yang sifatnya tidak merugikan langsung --itu kan dianggap memalsu akte aja," kata Boyamin, sore ini.

Hartono Karyadi adalah pemilik PT Geria Wijaya Prestige, pengelola Hotel Kuta Paradiso. Ia kemudian menjual puluhan lembar sahamnya kepada sang adik, Sri Karyadi. Pengalihan ini diprotes oleh PT China Construction Bank, yang mengalihkan hak tagihnya kepada taipan Tomy Winata. (feh)

Berita Terkait

  • Tidak ada berita terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top