Diberhentikan dari DPD, GKR Hemas Diwajibkan Minta Maaf

publicanews - berita politik & hukumWakil Ketua DPD GKR Hemas dan suaminya Sultan Hamengkubuwono X. (Foto: Dok DPD)
PUBLICANEWS, Jakarta - Senator asal Yogyakarta GKR Hemas diberhentikan sementara sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Badan Kehormatan DPD menyebut permaisuri Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat itu tercatat 12 kali bolos sidang paripurna DPD.

Ketua BK DPD Mervin S Komber mengatakan, keputusan pemberhentian sementara diambil berdasarkan hasil sidang etik dan keputusan pleno BK DPD.

"Telah ditemukan data 12 kali secara berturut turut tidak menghadiri sidang paripurna DPD,” ujar Mervin dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/12).

GKR Hemas, kata Mervin, dianggap melanggar Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), Tata Tertib dan Kode Etik DPD.

Menurut Mervin, proses pemulihan bisa dilakukan dengan cara melakukan permintaan maaf secara lisan dan tertulis dalam Sidang Paripurna. "Juga wajib meminta maaf di media massa lokal dan nasional kepada masyarakat yang diwakilinya," Mervin menambahkan.

Pemeberian sanksi kepada anggota DPD tidak hanya dialamatkan kepada GKR Hemas tetapi juga senator lain. Anggota DPD yang terkena sanksi, antara lain, senator Sumatera Barat Jeffrie Geovanie, wakil Bali Arya Wedakarna, dan senator dari Propinsi Riau Hj Maimana Umar.

Mengenai pemberhentian ini, Sultan Hamengkubuwono X mengatakan tidak mengetahui. Namun, ia menduga hal itu terkait politik karena GKR Hemas tidak mengakui struktur kepemimpinan DPD saat ini yang diketuai Oesman Sapta Odang (OSO).

"Tapi enggak papa, karena tidak mengakui pimpinannya, kan gitu," kata Sultan yang juga Gubernur DI Yogyakarta sekaligus suami GKR Hemas.

Sementara itu, GKR Hemas menyatakan pemberhentiannya tidak berdasar hukum. "Keputusan BK memberhentikan sementara tanpa dasar hukum," katanya.

Menurut Hemas, anggota DPD bisa diberhentikan sementara bila berstatus terdakwa. Hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 313 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.

Seperti diketahui, Wakil Ketua DPD periode 2014-2019 GKR Hemas berseteru dengan Ketua DPD Oesman Sapta Odang (OSO). Hemas menganggap kepemimpinan OSO tidak sah. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top