Tolak Ukur Korupsi Gunakan IPK, Bukan Ukuran Penyakit Kanker

publicanews - berita politik & hukumWakil Ketua KPK Laode M Syarif. (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - Untuk mengukur tingkat korupsi di sebuah negara tidak tepat dengan memakai istilah penyakit kanker. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, tolak ukur yang banyak dipakai negara di dunia, yaitu Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dikeluarkan Transparency International (TI) setiap tahun.

"Ukuran korupsi itu beda dengan ukuran penyakit kanker, stadium satu, dua, tiga, empat. Ukuran korupsi itu harus dilihat dari Corruption Perception Index kita," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (5/12).

Dalam rilis 2017, IPK Indonesia mendapat skor 37, menempati urutan ke-96 dari 180 negara yang disurvei. Selain Indonesia, ada Brasil, Kolombia, Panama, Peru, Thailand, dan Zambia di peringkat dan nilai yang sama.

Laode mengakui Indonesia masih termasuk negara dengan tingkat korupsi yang cukup tinggi. Akan tetapi, menurutnya, saat ini Indonesia sudah masuk ke negara yang mendapat skor IPK tinggi di kawasan ASEAN.

"Memang betul kita masih negara korup. Tetapi kalau di ASEAN itu kita sudah melebihi Thailand, kita sudah melebihi Filipina. Kita nomor tiga di ASEAN," ujarnya.

Namun demikian, ia meminta semua pihak untuk menggunakan tolak ukur yang biasa digunakan untuk menilai tingkat korupsi di dunia.

"Tetapi apakah itu stadium empat atau tiga, lebih bagus kita pakai standar yang Corruption Perception Index dibanding kita memakai standar yang enggak pernah dipakai untuk mengukur tingkat korupsi suatu negara," Laode menandaskan.

Tapi kita bisa pahami bahwa frasa 'stadium empat' yang dimaksud Prabowo hanyalah perumpamaan. Bukan alat ukur. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top