Barang Gratifikasi Sajadah hingga Tongkat Komando Mendagri Dilelang

publicanews - berita politik & hukumTas-tas mewah eks Bupati Kutai Kertanegara Rita Widyawati yang disita karena diduga hasil gratifikasi. (Foto: Istimewa)
PUBLICANEWS, Jakarta - Sebanyak 60 barang gratifikasi dilelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III. Pelelangan dilakukan setelah KPK menetapkan barang sitaan tersebut sebagai milik negara.

Jubir KPK Febri Diansyah mengatakan, barang tersebut sebelumnya diberikan pada pegawai negeri dan penyelenggara negara yang kemudian dilaporkan pada KPK sebagai gratifikasi. Sesuai undang-undang, pelaporan dilakukan sebelum 30 hari kerja.

"Setelah analisis dilakukan, maka KPK menetapkan barang-barang tersebut menjadi milik negara," ujar Febri dalam keterangan tertulisnya, Jumat (30/11).

Pelelangan barang-barang gratifikasi tersebut dapat dilihat pada laman https://www.kpk.go.id/id/pengadaan-barang-dan-jasa/daftar-pengumuman-lelang/690-pengumuman-lelang-gratifikasi-2018.

Barang gratifikasi ini jenisnya beragam, mulai dari lukisan, mesin pembuat kopi, voucher belanja, topi koboi, jam tangan, ipad, sajadah, hingga tas, sepatu dan tongkat komando yang pernah dilaporkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Masyarakat dapat mengikuti lelang melalui Aplikasi Lelang Internet (e-Auction) dengan cara penawaran tertutup (closed bidding) Kementerian Keuangan di website di https://www.lelang.go.id.

Febri menambahkan, gratifikasi merupakan bentuk kepatuhan terhadap aturan hukum pemberantasan korupsi. KPK mengimbau agar para PNS dan penyelanggara negara taat melaporkan gratifikasi pada KPK atau melalui Unit Pengendali Gratifikasi di instansi masing-masing atau melaporkan via Gratifikasi Online GOL yang bisa di unduh di smartphone.

Ketentuan tentang Gratifikasi ini, ujar Febri, memiliki 2 dimensi, yaitu pencegahan dan penindakan. Untuk aspek pencegahan, PNS atau penyelenggara negara diberikan waktu 30 hari kerja untuk melaporkan pada KPK. Jika tidak melapor, akan ada risiko pidana, sebagaimana diatur di Pasal 12 B UU Nomor 20 Tahun 2001. Ancaman hukumannya antara 4 hingga 20 tahun.

"Sejumlah pejabat telah kami proses menggunakan Pasal 12B tersebut. Yang terbaru adalah anggota DPR Eni Saragih, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, dan Bupati Kutai Kertangera Rita Widyasari yang telah diputus pengadilan," Febri menandaskan.

Dalam konferensi pers di Gedung KPK, 16 Januari 2018, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menunjukkan tas-tas mewah Rita Widyasari yang diduga hasil gratifikasi. Tas tersebut bermerk Louis Vitton, Etienne, Hermes, hinga Gucci. "Ada 40 tas," kata Laode. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top