Komnas Perempuan Kecam Vonis Baiq Nuril

publicanews - berita politik & hukumBaiq Nuril Maknun saat masih menjalani sidang di PN Mataram, NTB, 2017 lalu. (Foto: lombokita)
PUBLICANEWS, Jakarta - Komnas Perempuan mengecam Mahkamah Agung (MA) yang memvonis Baiq Nuril 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta. Vonis tersebut dianggap tidak tepat karena Nuril adalah korban pelecehab seksual.

"Komnas Perempuan memberikan perhatian serius pada pelecehan seksual yang dialami BN (Baiq Nuril) dan upayanya membela diri," ujar komisioner Komnas HAM Yunianti Chuzaifah dalan rilisnya, Jumat (16/11).

Putusan MA ini dianggap tidak sejalan dengan semangat Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3/2017 tentang Pedoman Hakim mengadili Kasus Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Komnas Perempuan juga memberikan pandangan ke MA terhadap kasus yang menimpa eks guru honorer ini.

1.Tindakan BN merekam kejadian sebagai upaya mandiri atas haknya membuktikan dirinya mengalami pelecehan seksual (dalam ketimpangan relasi kuasa), yang dalam hal ini dilakukan oleh Pelaku sebagai atasannya (melanggar Pasal 294 KUHP) dan serius menunjukkan dirinya tidak ada hubungan khusus dengan pelaku;

2.Pandangan Hakim Kasasi terhadap BN melanggar Pasal 27 ayat (1) UU ITE dimana tindakan BN secara hukum dianggap memenuhi unsur sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, telah melanggar Filosofi UU ITE. UU ITE disahkan guna menjawab tantangan digunakannya teknologi untuk melakukan kejahatan. Sementara BN menggunakan teknologi untuk membela dirinya dari kejahatan yang paling sulit dibuktikan dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam konteks ini ada ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan BN;

3.Norma substansi pengaturan Pasal 27 ayat(1) jo. Pasal 45 ayat(1) UU ITE merentankan perempuan korban pelecehan seksual untuk dikriminalkan, akibat sistem hukum yang tidak mutahkir dalam mengupayakan perlindungan terhadap perempuan korban pelecehan seksual. Kerentanan perempuan mengalami kriminalisasi sebanding dengan kerentanan menjadi korban kekerasan seksual itu sendiri. Praktik perempuan korban harus membuktikan dirinya mengalami kekerasan seksual membuat kecenderungan mengadakan barang bukti melalui teknologi terus berlangsung;

4.Hukum formil belum mengakui teknologi sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam tindak pidana pelecehan seksual sehingga UU ITE tidak layak digunakan dalam kasus yang penuh ketidakmutakhiran perlindungan terhadap perempuan korban;

5.Pelecehan seksual yang dialami BN dalam sistem hukum belum ada kemutakhiran sistem pembuktian, sehingga upaya menggunakan teknologi merekam digunakan untuk melawan kejahatan itu sendiri. Perbuatan BN merekam tindakan pelecehan seksual sebagai bentuk asusila sebagai hak BN dalam mempertahankan harkat dan martabatnya sebagai manusia dan perempuan. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top