PDIP: Premium Batal Naik Bukan Takut Elektabilitas Jokowi Turun

publicanews - berita politik & hukumMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan. (Foto: Istimewa)
PUBLICANEWS, Jakarta - Pemerintah dalam hitungan jam akhirnya membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium. PDIP membantah keputusan diambil karena takut elektabilitas Jokowi turun.

Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari mengatakan, maju-mundurnya kenaikan BBM bukan persoalan elektabilitas petahana Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pak Jokowi nggak terlalu concern terhadap itu, karena elektabilitasnya 70 persen," kata Eva, Kamis (11/10).

Menurut anggota Komisi XI DPR ini, Jokowi mempertimbangkan dampak fiskal akibat kenaikan tersebut. Ia menekankan keputusan itu menunjukkan kalkulasi pemerintah bahwa premium belum saatnya naik.

Selain itu, ujar Eva, Jokowi hendak menjaga citra forum pertemuan Dana Moneter Internasional-Bank Dunia (IMF-World Bank Annual Meeting 2018) di Bali.

"Jangan sampai ada kesan perhelatan internasional ditumpangi pengumuman yang sifatnya struktural," katanya.

Eva membantah batalnya kenaikan premium karena tidak ada keberanian dari Jokowi. Ia menegaskan, pemerintah mempunyai banyak opsi termasuk yang tidak polulis sekalipun.

Kemarin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan di Sofitel Luxury Hotel, Nusa Dua, Bali, mengumumkan rencana kenaikan harga BBM termasuk jenis premium.

"Premium mulai 18.00 WIB bakal naik 7 persen," kata Jonan, pukul 17.30 WITA. Khusus Jawa, Madura, Bali (Jamali), premium naik menjadi Rp 7.000 dan luar Jamali Rp 6.900 per liter.

Namun, menjelang pukul 17.00 WIB, tersiar kabar ada pembatalan kenaikan Pemium. Hal itu dibenarkan Jonan saat dihubungi wartawan.

"Sesuai arahan Bapak Presiden rencana kenaikan harga Premium di Jamali menjadi Rp 7.000 dan di luar Jamali menjadi Rp 6.900, secepatnya pukul 18.00 hari ini, agar ditunda," kata mantan Menteri Perhubungan itu.

Jonan mengatakan penundaan harga premium dengan alasan menunggu kesiapan PT Pertamina. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top