Yasonna Sebut Ada Penyiasatan dalam Pendaftaran #2019PrabowoPresiden

publicanews - berita politik & hukumSK pengesahan perkumpulan Tagar 2019PrabowoPre Siden (Foto: Istimewa)
PUBLICANEWS, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menyebutkan ada penyiasatan dalam pendaftaran #2019PrabowoPresiden untuk memperoleh pengesahan pendirian sebagai badan hukum.

Penegasan itu menyusul beredarnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan Tagar #2019PrabowoPresiden. Menurut Yasonna, tagar tersebut tidak benar terdaftar di Kemenkumham.

"Itu penyiasatan! Saya mengatakan itu penyiasatan," ujar Yasonna dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/9).

Ia kemudian menjelaskan penyiastan yang dimaksud. Notaris yang mendaftarkan menyiasati dengan 'memainkan' kata presiden. Kata 'presiden' dalam tagar #2019PrabowoPresiden dibuat terpisah dengan menggunakan spasi, sehingga yang terdaftar adalah #2019PrabowoPre (spasi) Siden.

"Kalau ada #2019PrabowoPresiden (tanpa spasi) itu penyiasatan dan melanggar undang-undang," katanya.

Politikus PDIP itu menjelaskan, dalam pasal 59 ayat 1 UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan atas Perppu Nomor 2 Tahun 2017, melarang dengan tegas nama instansi pemerintah digunakan sebagai nama perkumpulan.

"Jadi dalam sistem AHU online di Kemenkumham, kalau ada yang memohon nama perkumpulan pakai nama 'Presiden', pasti sistem online AHU Kemenkumham menolaknya. Sistem daring AHU pasti menolaknya," ia menegaskan.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Gerindra sekaligus inisiator gerakan #2019PrabowoPresiden, Sufmi Dasco Ahmad, mengklaim telah memiliki badan hukum dan disahkan oleh Kemenkumham. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top