Rizal Mallarangeng: Mengubah Masa Jabatan Presiden-Wapres Timbulkan Instabilitas

publicanews - berita politik & hukumRizal Mallarangeng. (Foto: istimewa)
PUBLICANEWS, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam uji materi Pasal 169 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Menyikap hal itu Direktur Eksekutif Freedom Institute Rizal Mallarangeng menilai bila gugatan itu dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK) bisa merusak cita-cita reformasi.

Pria yang akrab disebut Celi itu menambahkan keputusan JK dikhawatirkan akan menimbulkan instabilitas konstitusi di kemudian hari. "Di sini apakah pak JK sadar?" ujar Celi dalam diskusi Perspektif Indonesia yang digelar Smart FM dan Populi Center di Jakarta, Sabtu (21/7

Celi mengingatkan permasalahan terkait masa jabatan presiden maupun wakil presiden sudah dilakukan di tingkat parlemen. "Kalau itu diubah kan bisa tiga kali bisa seperti Pak Harto. Itu akan mengundang instabilitas jangka panjang," ujarnya.

Koordinator Nasional Golkar Jokowi (GoJo) itu mengatakan pembatasan masa jabatan capres cawapres di UUD 1945 dan UU Pemilu untuk memperbaiki kesalahaan saat era Orde Baru (Orba).

"Pak Harto sekian tahun, sehingga menjadi 32 tahun. Kita tidak mau lagi, kita belajar dari masa lalu, yang baik kita teruskan, yang salah kita koreksi," kata Doktor Ilmu Politik, Universitas Ohio, Amerika Serikat itu.

Menurut Celi, koreksi terhadap pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden dengan lahirnya pasal 7 UUD 1945. "Di situ jelas dikatakan bahwa presiden dan wapres bisa menjabat selama 5 tahun, setelah itu bisa dipilih lagi sekali," ia menambahkan.

Celi pun mengkritisi JK yang seolah ingin melanjutkan kekuasaan dengan mengubah aturan. Hal itu berbahaya bagi iklim demokrasi masa mendatang.

"Bila setiap presiden atau wapres dalam melanjutkan kekuasaannya mencoba mengubah konstitusi, mengubah batas kekuasaan, jangka panjang kita bisa bahaya," katanya.

Seperti diketahui jika MK mengabulkan uji materi mengenai batasan masa jabatan wapres yang diajukan Perindo maka terbuka luas peluang JK kembali maju sebagai cawapres dan Pemilu 2019. JK menjadi wapres pada 2004-2009 dan 2014-2019. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top