KPK Ungkap Alasan Aceh Kebobolan Kasus Suap

publicanews - berita politik & hukumKepala Satuan Tugas Program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK Asep Rahmat Suwandha (kanan) dan Jubir Febri Diansyah. (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - Terungkapnya kasus suap pembahasan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2018 yang diduga menjadi bancakan sejumlah pejabat di Pemprov Aceh karena lemahnya pencegahan. KPK mengatakan, pencegahan butuh komitmen kedua belah pihak.

"Jadi, tidak bisa hanya KPK-nya aja yang masuk, tetapi daerahnya ogah-ogahan," ujar Kepala Satuan Tugas Program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK Asep Rahmat Suwandha di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/7).

Asep menambahkan, Aceh merupakan salah satu Provinsi khusus yang pertama kali mendapat program pencegahan atau koordinasi program supervisi pencegahan oleh KPK.

"Kalau dilihat secara overall sebetulnya Pemprov Aceh itu masih di atas rata-rata. Kalau tadi 31,59 persen untuk nasional, dari sisi pemenuhan sistem pencegahan sebenarnya sudah di atas rata-rata," Asep menjelaskan.

Kendati demikian, menurut Asep, komisi antirasuah menghadapi sejumlah kendala. Misalnya, untuk pengadaan barang dan jasa. Walaupun Aceh secara organisasi sudah mandiri, tetapi tidak dibarengi oleh sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni agar dapat melaksanakan pengadaan barang dan jasa.

"Orang-orang di Pokja itu belum sepenuhnya menjadi pegawai negeri, sehingga masih ada risiko intervensi dari pihak-pihak yang lain," ujar Asep.

Kendala lainnya adalah, bila KPK mensyaratkan paket-paket pengadaan itu dilaksanakan tepat waktu, ini pun belum mampu dilaksanakan.

"Karena mungkin kapasitas SDM dan lain-lain," katanya.

Sisi lainnya adalah soal pengelolaan APBD. Meskipun di Aceh telah memiliki sistem perencanaan. Namun, dalam praktiknya, khusus untuk anggaran tahun 2018 terdapat masalah.

Asep menyebut adanya ketidaksepakatan antara gubernur dan DPRA, sehingga kemudian terjadilah untuk anggaran pemerintah Aceh tahun 2018 tidak dikeluarkan penuh, atau melalui Perda, tetapi Pergub.

"Jadi sistem ini sudah ada tetapi dalam pelaksanaannya ternyata sistemnya tidak maksimal," ujar Asep.

Atas dasar itulah Asep mengungkapnya pada 2018 ini adanya perubahan kebijakan tentang dana Otsus itu berubah, yang tadinya itu ada di masing-masing kabupaten/kota, sekarang dana Otsus ini dipusatkan di Provinsi.

Asep juga menyinggung soal Kabupaten Bener Meriah yang diketahui Bupati Ahmadi ikut terjerat kasus suap tersebut. Ketika KPK masuk untuk program pencegahan pada tahun 2016, Kabupaten Bener Meriah relatif daerah yang sama sekali belum memiliki sistem informasi yang memadai.

Hampir semua aktivitas, baik itu pengadaan, pelayanan, perizinan dan non-perizinan itu hampir semuanya dilakukan secara manual. Sehingga diakui Asep risiko korupsi sangat besar terjadi. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top