Duet Jokowi-Airlangga Jauh Lebih Prospektif

publicanews - berita politik & hukumDoktor ilmu politik UIN Jakarta Ali Munhanis. (Foto: Qureta)
PUBLICANEWS, Jakarta - Wacana menduetkan petahana Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pada Pilpres 2019 dinilai jauh lebih prospektif. Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Ali Munhanif mengatakan, jika diupayakan secara serius, kombinasi Jokowi-Airlangga akan menghasilkan elektabilitas maupun kapasitas memerintah.

“Kombinasi antara Jokowi dan kekuatan Golkar punya prospek menjanjikan, khususnya jika dilihat dari segi governing capacity suatu koalisi,” kata Ali Munhanif dalam rilis yang diterima Publicanews, Rabu (4/7) malam.

Pola pembentukan koalisi pada sistem presidensial, ujar Ali, dibangun bukan hanya untuk memenangkan Pilpres, melainkan juga membangun pemerintahan yang solid, stabil, dan komitmen pada visi Presiden.

Dosen Fisip UIN Jakarta itu mengatakan, pola koalisi di Indonesia selama ini hampir selalu terbentuk berdasarkan kombinasi ideologis antara Nasionalis-Islam, abangan-santri, atau pilihan geografis Jawa-Luar Jawa.

Menurut Ali, melihat besarnya kekuatan Jokowi saat ini, khususnya pasca Pilkada 2018 kemarin, perlu didorong untuk membangun pemerintahan koalisi yang didasarkan pada prinsip governance. ”Di sinilah mengapa duet Jokowi-Airlangga pada Pilpres 2019 menemukan momentumnya," doktor ilmu politik lulusan Universitas McGill, Kanada, itu menjelaskan.

Mengenai kemungkinan munculnya kritik duet keduanya dianggap mengabaikan unsur Islam, Ali mengatakan bahwa perilaku politik mayarakat Indonesia telah berubah. Polarisasi politik aliran sudah mulai pudar, bahkan cenderung tidak relevan.

"Pemilih saat ini lebih memperhatikan prestasi pemerintahan atau kapasitas memerintah dari seorang calon pemimpin,” ujarnya. Pemilih, ia menambahkan, semakin rasional sehingga identitas aliran bukan penentu dominan.

Soal politik representasi, ujar Ali, bisa diselesaikan di tingkat elit partai, misalnya dengan pembagian kursi kabinet untuk mencari perimbangan Islam dan nasionalis. “Tetapi untuk memastikan kapasitas pemerintahan, biarkan Jokowi secara otonom menentukan wakilnya, sehingga tidak lagi ia dipenjara oleh cleavage masa lalu," ia menegaskan.

Jokowi juga akan memiliki kekuatan yang cukup di DPR karena jumlah kursi Partai Golkar sangat signifikan. Hal ini diperlukan untuk menjamin pemerintahannya bisa menjalankan kebijakan-kebijakan secara baik.

“Hubungan yang baik Pemerintah-DPR adalah syarat kunci bagi pemerintahan koalisi bisa bekerja di dalam bingkai sistem presidensial multipartai,” Ali menandaskan. (oca/*)

Berita Terkait

Komentar(4)

Login
  1. WE_A @WandiAli05 Juli 2018 | 17:10:26

    Duet maut kalo pak jokowi menggandeng pak airlangga, masyarakat pasti mendukungnya karena betul yang telah diamati saat ini itu prestasi pemerintahan dan komitmennya untuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

  2. Muhardi Karijanto @hardidja05 Juli 2018 | 09:07:48

    lanjutan...
    Oleh karena itu pilihan pasangan yg mampu mengamodasi semua perbedaan yg ada jauh lebih memiliki peluang mendulang dukungan dari voters yg beragam daripada hanya sekedar dilihat dari sisi governance capacity saja.
    Memasangkan Jokowi dari kalangan intelektual muslim yg berasal dari Indonesia Timur/Tengah akan menghasilkan sinergi yg luar biasa besar di tengah2 fitnah anti islam/ulama, antek asing/aseng, anak PKI dll yg ditujukan kepada Jokowi

  3. Muhardi Karijanto @hardidja05 Juli 2018 | 09:06:36

    Sangat naif kalau mengatakan duet Jokowi-Airlangga lebih prospektif hanya karena dilihat dari sisi Governing Capacity.
    Voters di negara yg dianugerahi beragaman suku, agama, adat istiadat, orientasi politik dll tentulah memiliki preferensi yg beragam pula. (berlanjut)

  4. Cewek Kepo @ceweKepo05 Juli 2018 | 06:51:30

    Duet pasangan yang cukup serasi. Dari dua partai besar dan sudah saling tahu ribadinya selama di kabinet. Tinggal dipertegas aja pak.....

Back to Top