Komisi II DPR Emosi, Ancam Hak Angket KPU

publicanews - berita politik & hukumKetua DPR Bambang Soesatyo. (Foto: dpr.go.id)
PUBLICANEWS, Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus menaati undang-undang sebelum membuat Peraturan KPU (PKPU). Pernyataan ini menyusul kontroversi PKPU yang melarang eks koruptor ikut berlaga dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2019.

Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, menilai KPU telah memaksakan diri terakit aturan tersebut.

"Menurut saya, harusnya sebagai pejabat ataupun lembaga negara patokannya adalah UU (undang-undang), tidak bisa mengambil langkah sendiri-sendiri," ujar Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/7).

Hal senada disampaikan anggota komisi II DPR dari Fraksi PPP Ahmad Baidowi. Ia menyebut PKPU Nomor 20 Tahun 2018 berpotensi munculnya hak angket.

"Hak angket KPU itu bukan sesuatu yang baru. Di 2009 pernah juga ada angket DPT. Nah ini bisa jadi angket PKPU," kata pria yang akrab disapa Awiek itu di Gedung DPR, Senin siang.

Menurut Awiek, hak angket bertujuan untuk meluruskan KPU supaya tidak mengeluarkan aturan yang melanggar undang-undang.

"Pembicaraan sudah di grup internal Komisi II karena melihat KPU ini sudah terlalu jauh melencengnya. Saking emosinya, teman-teman Komisi II bilang bisa-bisa KPU nih kita angketkan," ia menambahkan.

Awiek mengatakan bahwa ia tidak berposisi membela koruptor, namun agar KPU tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. "Karena ada empat ketentuan undang-undang yang dia langgar," katanya.

Menurutnya, ketentuan yang dilanggar tersebut adalah Pasal 240 Ayat 1 Huruf g dan Pasal 75 ayat 4 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 74 ayat 2 UU MD3, dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan UU.

"Dilanggar semua sama dia. Kacau negara kalau begini," ujarnya.

Seperti diketahui, PKPU Momor 20 Tahun 2018 melarang mantan terpidana korupsi untuk maju dalam Pileg. Turut dilarang adalah mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak. Namun, KPU tidak membatasi bagi eks terpidana tindak pidana terorisme. (feh)

Berita Terkait

Komentar(1)

Login
  1. Iqra @ayobaca02 Juli 2018 | 14:39:49

    Lebih kacau lagi negara ini kalau koruptor berkuasa...

Back to Top