KPU dan Bawaslu Kurang Tegas Awasi Anggotanya di Daerah

publicanews - berita politik & hukumAnggota DKPP Alfitra Salam. (Foto: dkpp.go.id)
PUBLICANEWS, Jakarta - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menilai KPU dan Bawaslu kurang tegas dalam menegakkan disiplin aparatur lembaganya yang ada di daerah.

"Banyak sanksi yang diberikan DKPP kepada para oknum penyelenggara Pemilu di daerah, tapi tidak ada langkah tegas KPU dan Bawaslu," kata anggota DKPP Alfitra Salam kepada wartawan, Kamis (7/6) malam.

Menurutnya, sanksi peringatan keras yang sudah dikeluarkan masing-masing penyelenggara pemilu di daerah kepada para anggotanya justru tidak ditindaklanjut di tingkat pusat.

"Ini menyangkut persoalan kode etik. Sebaiknya KPU dan Bawaslu menafsirkan sanksi yang diberikan oleh DKPP," ujar mantan peneliti di LIPPI itu.

Apabila hal semacam ini terus dibiarkan, kata Alfitra, bisa berpengaruh pada kredibelitas penyelenggara pemilu. Tidak akan ada efek jera, karena pudarnya sikap disiplin yang diterapkan KPU dan Bawaslu pusat.

"Sanksi-sanksi DKPP ini harus diterjemahkan oleh KPU dan Bawaslu. Karena kalau tidak begitu, sanksi ini hanya menjadi sanksi dalam surat saja," ia menjelaskan.

Oleh sebab itu, Alfitra ingin sanksi DKPP ini dapat berkelanjutan terhadap kebijakan KPU dan Bawaslu. Keduanya harus lebih peka terhadap sanksi-sanksi DKPP kepada para oknum penyelenggara Pemilu yang melanggar etika.

"Kalau tidak, setelah dibiarkan KPU dan Bawaslu, orang akan lari ke PTUN," Alfitra menandaskan.

Sejak 2017 sampai sekarang, DKPP telah memecat 19 oknum penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar etika Pemilu. Enam orang diantaranya, menjabat ketua penyelenggara Pemilu di daerah. Selain itu, 10 oknum diberhentikan sementara dan 161 oknum diberikan sanksi rehabilitasi. (imo)


Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top