Sikap Menko Luhut Atas Penyegelan Pulau Reklamasi

publicanews - berita politik & hukumMenteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto: Maritimnews)
PUBLICANEWS, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mewujudkan janji kampanyenya untuk menutup reklamasi pantai Jakarta dengan menyegel kelanjutan pembangunan Pulau D dan C.

Alasan yang menjadi dasar Anies saat memimpin 300 Satpol PP melakukan penutupan atas 932 bangunan di lahan reklamasi itu karena tidak memiliki izin.

Menanggapi penutupan ini, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan enggan memberi komentar.

"Saya tidak tahu, tanya saja Pemprov (DKI Jakarta)," ujar Luhut di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/6).

Luhut makin irit berbicara ketika dimintai tanggapann dampak dari penyegelan itu.

"Saya tidak tahu, gimana yang mau saya tanggapi," ujarnya.

Sebelum disetop oleh Anies, proyek pembangunan reklamasi sudah kembali mendapat lampu hijau berdasar keputusan Luhut pada 5 Oktober 2017.

Luhut mencabut moratorium kegiatan reklamasi berdasar surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor: 27.1/Menko/Maritim/IV/2016, bertanggal 19 April 2016.

Saat itu, Luhut berasalan pembangunan kawasan utara Jakarta itu dilakukan, salah satunya untuk menahan laju kecenderungan turunnya permukaan tanah di Jakarta.

Keputusan itu juga didasarkan kajian pakar dan Bappenas, termasuk para ahli yang didatangkan dari Jepang, Korea, dan Belanda.

Ia menyebut Ketua Ikatan Alumni ITB Ridwan Djamaluddin yang memimpin kajian. "Jadi mau apa lagi?" kata Luhut ketika itu.

Namun, Luhut mempersilakan Anies bila tetap ingin menghentikan proyek reklamasi meski telah mengantongi izin dari pemerintah pusat.

Tapi, ia wanti-wanti bahwa gubernur tetap mempunyai keterbatasan wewenang. "Gubernur pun ada batasan, jangan mikir jadi Gubernur DKI bisa segala macam," kata Luhut memberi peringatan.

Namun, kini, Anies menunaikan janjinya menyegel pembangunan reklamasi. Babak baru, 'perseteruan' seolah dimulai. (feh)

Berita Terkait

Komentar(1)

Login
  1. Tukang Komen @pemberiKomentar07 Juni 2018 | 21:47:38

    Sudahlah...sebaiknya pihak yang mempunyai kepentingan duduk bersama untuk dicarikan solusi terbaik, karena sepertinya sama-sama berpegangan dengan dasar hukum/aturan yang ada.

Back to Top