Fatwa MUI Benarkan Dakwah Politik di Masjid

publicanews - berita politik & hukumPimpinan sidang Komisi Fatwa Se-Indonesia VI, Asrorun Niam, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (11/5). (Foto: dok pribadi)
PUBLICANEWS, Palangkaraya - Komisi fatwa MUI menggelar Ijtima Ulama Se-Indonesia di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Salah satu hasil fatwa adalah Islam menolak pandangan dan upaya yang memisahkan agama dengan politik.

"Hubungan agama dan negara adalah hubungan yang saling melengkapi. Politik dan kekuasaan dalam Islam ditujukan untuk menjamin tegaknya syariat (hirasat al-din) dan terjaminnya urusan dunia (siyasat al-dunya)," kata Pimpinan sidang Komisi Fatwa Se-Indonesia VI, Asrorun Niam, Jumat (11/5).

Mantan Ketua KPAI ini mengatakan Islam mencakup pula dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara mengatur masalah ekonomi, politik, dan kebudayaan.

"Politik dalam Islam adalah sarana, untuk menegakkan keadilan, sarana amar makruf nahi munkar, dan sarana untuk menata kebutuhan hidup manusia secara menyeluruh," katanya.

Komisi Fatwa MUI dalam ijtimak juga memutuskan tempat ibadah bisa dijadikan sarana pendidikan dan dakwah Islam, termasuk politik keumatan. Masjid bukan tempat sekadar ritual keagamaan (ibadah mahdah) semata.

Namun, bagaimana cara memilih pemimpin sesuai dengan ketentuan agama, dan bagaimana mengembangkan ekonomi keumatan

"Bagaimana mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta bagaimana mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur," Asrorun menambahkan.

Namun, Islam tidak membenarkan praktik politik yang diwarnai oleh intrik, fitnah, dan adu domba untuk mencapai satu tujuan politik.

Juga dilarang membawa dan memanipulasi agama, mengatasnamakan agama, dan/atau menggunakan simbol-simbol agama.

Manurut Asrorun tidak boleh menjadikan agama sekadar sebagai alat propaganda atau hanya untuk memengaruhi massa. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top