Kasus Reklamasi, Polisi Telah Periksa Menteri Siti Nurbaya

publicanews - berita politik & hukumMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar telah dimintai keterangan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan korupsi reklamasi Teluk Jakarta. Pemeriksaan berlangsung di kantor Kementerian LHK.

Namun, Direktur Rskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyan di Mapolda Metro Jaya tidak menjelaskan kapan pemeriksaan Menteri Siti. Ia hanya mengatakan bahwa penyidik menanyakan soal pemberian rekomendasi kepada pengembang reklamasi.

"Dulu LHK pernah mengeluarkan rekomendasi ke pengembang, makanya kemudian dasar pencabutan moratorium itu didasari pada adanya jawaban pihak pengembang," ujar Adi di Mapolda Metro Jaya, Rabu (18/4). "Kita cuma tanya rekomendasi saja, hanya itu," ia menambahkan.

Dalam menelusuri dugaan reklamasi Teluk Jakarta, Adi menjelaskan, penyidik akan meminta keterangan semua pihak terkait, baik dari pemerintah maupun pengelola pulau reklamasi. Hal itu untuk menelusuri detail dari kajian yang dikeluarkan pemerintah tentang reklamasi.

"Begini lho, ini kan semuanya masalah reklamasi. Ada badan pelaksana reklamasi yang dibentuk juga oleh negara, itu kami ambil keterangannya semuanya, bagaimana tanggapan mereka mengenai reklamasi, karena itu sudah diatur," kata Adi.

Sebelumnya, penyidik Ditreskrimsus juga telah memeriksa Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil.

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama alias Ahok juga telah diperiksa oleh penyidik. Ia diperiksa di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.

Polisi juga telah memanggil beberapa pejabat dari Pemprov DKI Jakarta untuk mendalami dugaan pelanggaran hukum saat penentuan nilai jual obyek pajak (NJOP) pulau reklamasi. Penyidik menduga ada korupsi dalam penentuan NJOP Pulau C dan D.

NJOP Pulau C dan D sebesar Rp 3,1 juta per meter persegi karena kedua pulau tersebut masih berupa lahan kosong.

Penetapan NJOP itu dilakukan berdasarkan penilaian independen oleh Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP). Hal itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. (m-03)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top