Kemendagri: Atribut #2019GantiPresiden Tidak Etis

publicanews - berita politik & hukumPresiden Joko Widodo. (Foto: AFP)
PUBLICANEWS, Jakarta - Atribut #2019GantiPresiden melanggar etika politik jika dimaksudkan sebagai kampanye politik. Pernyataan ini disampaikan Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro.

"Kalau itu untuk kampanye, ya tidak boleh. Secara etika tidak boleh," kata Shajar menjawab pertanyaan anggota Komisi II DPR dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/4). RDP juga dihadiri KPU dan Bawaslu.

Menurut Suhajar, meskipun parpol merupakan wadah aspirasi masyarakat, namun tetap harus mengedepankan etika dalam menjalankan fungsinya.

Berbeda dengan Suhajar, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu tidak mempersoalkan tagar yang dipopulerkan anggota DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera itu.

"Saya kira belum ada aturan larangan," ujar Ketua Bawaslu Abhan.

Kaus bertagar ganti presiden itu pernah pula disinggung Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan sejumlah relawan pendukungnya. "Masak kaos bisa ganti presiden?" kata Jokowi dalam acara Konvensi Nasional Galang Kemajuan 2018 di Ballroom Puri Begawan, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (7/4).

“Kalau rakyat berkehendak bisa, kalau rakyat nggak mau bisa. Yang kedua, ada kehendak dari Allah SWT. Masak pakai kaus itu bisa ganti presiden? Nggak bisa,” ujarnya, yang disambut tepuk tangan relawan. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top