MPR Gelar Rapat Bahas Protes PPP Soal Jatah PKB

publicanews - berita politik & hukumKetua MPR Zulkifli Hasan dan para Wakil Ketua. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar rapat gabungan fraksi membahas penambahan kursi pimpinan. Dalam isu ini, PPP memprotes pemberian jatah Wakil Ketua MPR untuk PKB.

Protes PPP menyusul pemberlakukan Undang-undang Nomor 2 tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Pasal 427 pada beleid tersbeut mengatakan, kursi pimpinan diberikan kepada partai pemenang pemilu yang memperoleh suara terbanyak pada urutan ke-1, ke-3, dan ke-6.

"(PPP) Minta dikaji soal suara terbanyak keenam," kata Ketua MPR Zulkifli Hasan, sebelum sidang, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/3).

Dalam protesnya, PPP mengatakan bahwa PKB mwenepati urutan kelima daftar perolehan suara terbanyak pada Pemilu 2014 lalu. Jadi mereka tidak berhak mendapat jatah Wakil Ketua yang bakal diiisi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Berdasarkan perolehan suara terbanyak pada Pemilu 2014, urutan enam besar adalah PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, dan PAN. Berdasarkan UU MD3, maka jatah tambahan 3 kursi wakil ketua harusnya diberikan pada PDIP, Gerindra, dan PAN.

Sementara itu Wakil Ketua MPR Mahyudin mengatakan, perbedaan tafsir tentang perolehan suara itu akan diputuskan dalam rapat gabungan ini.

"PPP mengajukan protes kepada pimpinan MPR perihal redaksional Pasal 427A," ujar Mahyudin, yang kursinya juga diputuskan oleh Partai Golkar untuk diisi Titiek Soeharto, di Kompleks Parlemen, siang ini.

Pimpinan MPR sebelum perubahan UU MD3 adalah Zulkifli Hasan (Ketua, PAN), dan empat Wakil Ketua. Keempat wakil tersebut adalah Mahyudin (Golkar), Mangindaan (Demokrat), Hidaya Nur Wahid (PKS), dan Oesman Sapta Odang (DPD). (ian)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top