JK: Jangan Ada Kriminalisasi Penetapan Tersangka Calon Pilkada

publicanews - berita politik & hukumWakil Presiden Jusuf Kalla. (Foto: Bloomberg)
PUBLICANEWS, Manado - Penetapan tersangka terhadap peserta Pilkada 2018 ada sisi baik dan buruk. Kalau KPK mengumumkan setelah pilkada dan ternyata calon tersebut menang, proses hukumnya akan makin rumit.

Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, pengumuman tersangka setelah menang akan menyulitkan karena ada mekanisme penggantian. Apalagi jika tersangka calon tersebut memperoleh suara terbanyak dalam pilkada.

"Yang penting jangan ada upaya mengkriminalisasikan calon. Itu saja," kata Jusuf Kalla di Manado, Sulawesi Utara, Senin (19/3). Tidak diumumkan pun, ia menambahkan, juga sulit karena ada proses hukum yang tetap harus berjalan.

Demikian pula jika sang calon terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK. "Lebih susah lagi karena kalau OTT tidak bisa ditunda," ujar JK.

Penggantian peserta Pilkada tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala daerah (Pilkada). Menurut beleid tersebut, peserta pilkada yang telah mendapat penetapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya bisa diganti jika berhalangan tetap.

Rencana KPK untuk mengumumkan penetapan tersangka terhadap kontestan pilkada ini menimbulkan pro dan kontra. Dari segi politik, penetapan tersangka bisa dimanfaatkan oleh lawannya untuk melakukan kampanye negatif.

Mantan Dirjen Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan yang kini guru besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) mengatakan, tidak ada aturan mengenai calon kepala daerah ini.

Kalau dia terpilih, pemberhentian juga tidak bisa dilakukan langsung. "Menunggu dilantik dulu. Jadi setelah terpilih, menang, dilantik sebagai kepala daerah, baru proses pemberhentian dilakukan," katanya. (ian)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top