LSM GAK: Hentikan Proyek e-KTP, Perbaiki Dulu Sistemnya

publicanews - berita politik & hukumKetua GAK LPT Suwidi Tono (kiri) seusai berdiskusi di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (9/3) siang. (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - Gerakan Anti Korupsi (GAK) Lintas Perguruan Tinggi (LPT) mendorong KPK untuk mengevaluasi proyek pengadaan KTP elektronik atau e-KTP. Penyidikan lebih luas dalam kasus dugaan korupsi proyek beranggaran Rp 5,9 triliun itu bisa jadi momentum evaluasi.

Hal ini dikatakan oleh Ketua GAK Bidang Hubungan Antarlembaga, Suwidi Tono, di Gedung KPK, kawasan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (9/3). GAK baru saja berdiskusi masalah ini dengan KPK, Kemenkeu, Kemendagri, Kantor Staf Kepresideban, dan Kemenhan.

Beberapa hal yang disorot, ujar Suwidi, adalah soal pemborosan keuangan negara dalam kurun waktu 2016-2017, dimana negara harus mengeluarkan anggaran belanja blanko e-KTP sebesar Rp 222 miliar. Disamping itu, ada kerugian negara akibat penggunaan sistem dan lisensi biometri yang mencapai Rp 800 miliar lebih dan dipastikan akan terus berlanjut.

"Pemborosan keuangan negara akibat pemberlakuan KTP elektronik yang tidak lebih dari sekadar KTP kertas, karena fungsi elektronik di dalamnya tidak bermanfaat sama sekali, harus dihentikan," katanya.

Atas dasar itu GAK akan meminta bagian supervisi KPK untuk merancang ulang sistem e-KT agar lebih bermanfaat sesuai dengan program awal yang dicanangkan Kementerian Dalam Negeri, yakni menjadikan e-KTP sebagai single identity number.

"GAK LPT akan mengawal disain ulang KTP elektronik ini," Suwidi Tono menegaskan. GAK LPT adalah LSM gabungan terdiri dari beberapa kampus terkenal di Indonesia, seperti UGM, ITB, dan UI.

Sementara itu, pihak KPK yang diwakili oleh salah satu penasihatnya, Tsani Annafari, mengapresiasi inisiatif GAK. Hal ini akan menjadi masukan bagi KPK.

Menurutnya, Tim Pencegahan KPK juga sudah melakukan upaya identifikasi perbaikan sistem pada e-KTP agar berjalan sebagaimana seharusnya.

"Tentu untuk itu kita harus perhatikan banyak hal, termasuk aspek hukum yang berkaitan kasusnya. Bagaimana juga desain itu benar-benar menjawab apa yang kita butuhkan. Tidak mengulang hal yang menimbulkan masalah seperti kemarin," ujar Tsani. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top