Sebanyak 30 Kepala Daerah Terjerat Korupsi Sepanjang 2017

publicanews - berita politik & hukumIlustrasi. (Foto: dok. ICW)
PUBLICANEWS, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, sepanjang 2017 terdapat 576 kasus korupsi, 30 diantaranya dilakukan oleh kepala daerah. Mereka terdiri atas 1 gubernur, 24 bupati/wakil bupati, dan 5 walikota/wakil walikota.

"Dari semua kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah tersebut, 11 kasus ditangani oleh KPK, 9 kasus oleh Kejaksaan, dan 8 kasus oleh Kepolisian," kata siaran pers ICW, Selasa (20/2).

Korupsi kepala daerah ini terutama terkait dengan penyalahgunaan APBD, perizinan, infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, promosi dan mutasi pejabat daerah, pengelolaan aset, dan lainnya.

Kerugian negara mencapai Rp 6,5 triliun dan suap Rp 211 miliar. Sementara jumlah tersangka mencapai 1.298 orang.

Menurut ICW, terjadi peningkatan kasus. Pada 2016 sebanyak 482 kasus dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 1,5 triliun.

Peningkatan nilai kerugian disebabkan adanya kasus proyek e-KTP yang ditangani KPK, kemudian kasus TPPI yang diselidik kepolisian.

Berdasar modus korupsi, ICW menyebut penyalahgunaan anggaran terdapat 154 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp 1,2 triliun. Terkait suap terdapat 44 kasus, dan gratifikasi sebanyak 211 perkara.

Sementara paling banyak adalah penyalahgunaan anggaran, yakni 154 kasus dengan kerugian negara Rp 1,2 triliun. Penggelembungan harga (mark up) dan pungutan liar masing-masing sebanyak 77 kasus dan 71 kasus.

Maraknya kasus suap yang dilakukan kepala daerah, menurut ICW, karena biaya kampanye yang semakin besar. ICW merekomendasikan perlu adanya transparansi dan pelibatan masyarakat dalam memantau APBD. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top