Presidential Threshold Sah, Rhoma dan Yusril Gagal Nyalon Presiden

publicanews - berita politik & hukumHakim Konstitusi Anwar Usman (tengah), diapit Maria Farida Indrati dan Saldi Isra. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menilai ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold relevan untuk memperkuat sistem presidensial. Sistem ini membuat Presiden terpilih akan memiliki kekuatan di parlemen.

Karena itu, MK menolak uji materi pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. "Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya," kata Ketua MK Arief Hidayat di Gedung MK, Jakarta, Kamis (11).

Permohonan uji materi pasal itu diajukan, antara lain, oleh Partai Idaman, PPP, dan Effendi Gazali. Adanya keputusan itu memupuskan harapan Rhoma dan Yusril mencalonkan diri sebagai Presiden 2019.

Pasal 222 mengatur ambang batas pencalonan presiden. Disebutkan bahwa pengajuan calon presiden bisa dilakukan oleh partai politik atau gabungan parpol harus memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu 2014 lalu.

Meski mayoritas hakim MK menolak, namun dua hakim Saldi Isra dan Suhartoyo menyatakan disssenting opinion. Suhartoyo mengatakan ambang batas menggunakan hasil pemilu legislatif kehilangan relevansinya. "Mempertahankannya berarti bertahan memelihara sesuatu yang inkonstitusional," kata Suhartoyo.

Aturan itu juga sangat diskriminatif terhadap parpol baru dan parpol lama. Sedangkan Saldi Isra menilai dukungan yang besar kepada presiden di parlemen bisa mengarah pada praktik otoriter, seperti di era Orde Baru. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top