MK Putuskan Semua Parpol Peserta Pemilu Wajib Diverifikasi Faktual

publicanews - berita politik & hukumKetua Umum PSI Grace Natalie. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan uji materi UU Pemilu yang dilayangkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Partai besutan mantan presenter TV Grace Natalie ini mempersoalkan tidak diharuskannya parpol peserta Pemilu 2014 melakukan verifikasi faktual.

Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul dalam vonisnya menyatakan bahwa perlakuan yang tidak sama bertentangan dengan konstitusi. "Perlakuan berbeda juga memunculkan ketidakadilan dalam pemilu," kata Manahan di Ruang Sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (11/1).

Grace menggugat Pasal 173 Ayat (1), Ayat (2) huruf e dan Ayat (3) UU Pemilu. Menurutnya, pasal tersebut bersifat tidak adil dan diskriminatif.

Hakim Konstitusi Gede Palguna menambahkan, pasal tersebut sudah kehilangan relevansinya serta bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam vonis yang dibacakan Ketua MK Arief Hidayat, Hakim Konstitusi mengabulkan gugatan pemohon. "Mahkamah berkesimpulan, pokok permohonan pemohon sepanjang pasal 173 ayat (1) dan (3) beralasan menurut hukum," ujar Arief.

Arief menguraikan bahwa frasa Pasal 173 tentang pemilu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sementara Pasal 173 ayat (3) bertentangan dengan UUD 45 dan tidak mempunyai hukum mengikat.

Pasal 173 ayat (1) berbunyi, "Partai politik peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verilikasi oleh KPU".

Sementara, Pasal 173 ayat (3) berbunyi, "Partai politik yang telah lulus verilikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu".

MK memutuskan bahwa semua parpol yang mendaftar ikut pemilu harus melalui semua tahapan verifikasi, termasuk verifikasi faktual.

Hari ini, MK juga memutus 13 perkara dalam uji materi UU Pemilu tersebut. Para pemohonnya, antara lain, Partai Bulan, Perindo, Partai Bulan Bintang, dan pakar komunikasi politik Effendi Gazali. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top