Fadli Zon Nilai Rapat Gabungan dengan Polri dan TNI Tidak Perlu

publicanews - berita politik & hukumWakil Ketua DPR Fadli Zon (foto: dpr.go.id)
PUBLICANEWS, Jakarta – Komisi I dan III DPR RI berencana menggelar rapat gabungan dengan Polri dan TNI terkait polemik pembelian senjata Stand-alone Grenade Launcher (SAGL).

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, sebaiknya persoalan itu diselesaikan di pemerintah terlebih dahulu. "Saya sudah bicara dengan pimpinan Komisi I maupun III dan juga pihak yang terkait di pemerintah. Tapi sebenarnya lebih bagus ini diselesaikan di pemerintahnya dululah," kata Fadli di gng DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (6/10).

Fadli menyebut rapat gabungan yang telah dicanangkan tersebut bertujuan mendinginkan suasana alias cooling down. Namun, menurutnya, lebih baik Presiden Joko Widodo menyelesaikan polemik tersebut lebih dulu.

"Kita dengar sudah ada pertemuan, tapi pertemuan itu yang kita dengar di publik hanya bicara tentang cooling down, tapi duduk soalnya belum jelas. Sebenarnya bolanya ada di pemerintah. Bagaimana dalam hal ini Presiden bisa menyelesaikan masalah ini," Fadli menegaskan.

Namun, jika polemik tersebut bisa selesai setelah ditangani pemerintah, kata Fadli, rapat gabungan tidak perlu. Cukup dilakukan pembahasan dengan mitra kerja masing-masing.

"Kemarin kita sepakat secara informal mengatakan kita tunggu dululah. Kalau misalnya selesai kan tidak perlu ada rapat gabungan. Cukup masing-masing dengan mitra kerjanya. Komisi I dengan Panglima TNI, Komisi III dengan kepolisian," kata Fadli.

Sebelumnya, DPR berencana melaksanakan rapat gabungan bersama TNI dan Polri untuk memperjelas polemik senjata yang belakangan ramai dibincangkan. Rapat gabungan rencananya melibatkan Komisi I dan III sebagai mitra kerja dua institusi tersebut.

"Komisi III sudah koordinasi juga dengan Komisi I karena bagaimana kalau misalnya kita ada rapat gabungan Komisi I dan Komisi III," ujar Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10).

Menurutnya rapat gabungan perlu dilakukan agar polemik di masyarakat tidak terus menerus menjadi perdebatan. (m-03)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top