Rakortas Impor Senjata

Wiranto: TNI Serahkan Senjata Polri, Amunisi Tajam Harus Dititip

publicanews - berita politik & hukumMenko Polhukam Wiranto gelar jumpa pers bersama Menhan, Panglima TNI, Panglima Polri, dan Kepala BIN, Jumat (6/10). (Foto: detik)
PUBLICANEWS, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan Panglima TNI akan segera mengeluarkan surat rekomendasi untuk meloloskan senjata impor miliki Polri. Senjata pelontar granat tersebut saat ini masih tertahan di Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta.

Senjata impor tersebut diketahui berjenis Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) kaliber 40x46 berjumlah 280 pucuk yang dipesan Satuan Brimob Polri.

"Terkait pengadaan SAGL 40x46 masih tertahan di Bea-Cukai Soekarno-Hatta akan segera dikeluarkan rekomendasi dari Panglima TNI," ujar Wiranto di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (6/10).

Namun untuk amunisi peluru tajam yang dipesan secara bersamaan dengan SAGL tidak bisa diserahkan ke Polri sehingga harus dititipkan ke Mabes TNI.

"Amunisi tajamnya dititipkan ke Mabes TNI. Amunisi ada tiga macam, ada smoke atau asap, ada gas air mata, ada yang tajam. Nah, yang tajamnya ini, nanti dititip di Mabes TNI," ujar Wiranto.

Sudah Dicek, Tidak Ada Masalah dalam Impor Senjata Polri

Menurut Wiranto, bila Polri ingin membutuhkan amunisi tajam tersebut maka ada prosedur dan koordinasi antar lembaga terkait. "Sehingga setiap saat ya, kalau memang dibutuhkan, ada suatu proses (untuk menggunakannya)," Wiranto menjelaskan.

Wiranto meminta agar persoalan ini tak lagi menjadi diskursus di ruang publik sehingga menimbulkan kegaduhan dan keresahan di tengah masyarakat.

"Yang terpenting adalah kami mohon kepada institusi negara maupun masyarakat untuk memahami hal ini dan tidak lagi dikembangkan di ruang publik," Wiranto menegaskan.

Keputusan ini diambil setelah Wiranto mengumpulkan pejabat terkait untuk menyelenggarakan rapat koordinasi terbatas (Rakortas) yang membahas impor senjata api.

Dalam rapat ini hadiri Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Jenderal Budi Gunawan. Selain itu, ada Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi dan Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose. (m-03)

Berita Terkait

Komentar(2)

Login
  1. Iqra @ayobaca06 Oktober 2017 | 15:14:38

    Koordinasi dan transparan

  2. sutrisno syahputra @sutrisno06 Oktober 2017 | 14:46:16

    yang penting itu ada prosedurnya yang jelas sehingga tidak terjadi kegaduhan lagi di kemudian hari...

Back to Top