Mendagri: Dana Parpol Bukan Jaminan Kader Tidak Korupsi

publicanews - berita politik & hukumMendagri Tjahjo Kumolo. (Foto: Kemendegari.go.id)
PUBLICANEWS, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pesimistis bahwa kenaikan dana parpol dari Rp 108 menjadi Rp 1000 per suara sah bisa menjamin korupsi akan terkikis.

Hal itu didasari bahwa banyak terungkap kasus korupsi dilakukan oleh kader parpol. Semua memang terpulang pada individu masing-masing.

"Saya kira tidak bisa (menjamin). Kita sudah bahas dengan BPKP, BPK, KPK kita undang ICW juga, bantuan berapa ratus ribu, berapa juta pun tidak bisa jadi ukuran apakah ini akan menyetop adanya korupsi. Tidak bisa," kata ‎Tjahjo di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (28/8 ).

Ia menambahkan, cara untuk menangkal tindakan korupsi itu adalah menerapkan revolusi mental pada masing-masing individu, seperti yang kerap digaungkan oleh Presiden Joko Widodo.

"M‎akanya revolusi mental jangka panjang yang dicanangkan oleh Pak Jokowi mudah-mudahan akan mengubah mental masyarakat Indonesia, mental semua pejabat di semua lingkup," ujar politisi PDIP itu.

Di sisi lain, penting bagi parpol dan lembaga penegak hukum seperti kepolisian maupun KPK untuk tetap memberikan pengawasan kemungkinan ada anggota parpol yang dicurigai melakukan korupsi. Fungsi kontrol dan Sanksi diserahkan kepada masing masing parpol atau kepada aparat hukum.

Dari segi positifnya, Tjahjo memandang dana bantuan parpol ini adalah bentuk perhatian pemerintah terhadap parpol. Dana ini bisa digunakan untuk kebutuhan partai, seperti proses rekruitmen kader dan lain-lain.

"Dengan catatan, pemerintah tetap melakukan pengawasan. Agar dana bantuan ini bisa terdistribusi secara transparan. Tiap tahun bisa dievaluasi," Tjahjo menegaskan. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top