Pansus DPR Jadi Rapor Merah Jokowi

publicanews - berita politik & hukumDiskusi 'Nasib KPK di Tangan Pansus' oleh Populi Center dan Smart FM Network di Jakarta, Sabtu (8/7). (Foto: Publicanews/Edi)
PUBLICANEWS, Jakarta - Munculnya Pansus Hak Angket KPK oleh DPR menunjukkan kegagalan Presiden dalam penegakan hukum.

Hal itu mengemuka dalam diskusi 'Nasib KPK di Tangan Pansus' yang diselengarakan Populi Center dan Smart FM Network di Jakarta, Sabtu (8/7).

Ketua Iluni Tommy Suryatama mengatakan, Presiden Joko Widodo lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur, tapi abai dalam hal penegakan hukum.

"Jokowi terus membangun infrastrukrur seperti jalan dan jembatan. Tapi penegakan hukum sangat lemah. Ini rapor merah," kata Tommy.

Sementara itu pembicara lain lebih menyoroti tentang kewenangan DPR yang memilih pimpinan KPK sehingga terkesan lembaga antirasuah itu harus tunduk pada DPR.

Pengamat hukum tata negara Setya Arinanto mengatakan, KPK merupakan produk reformasi di mana saat itu lembaga yang masih mendapat kepercayaan hanya pada DPR.

"Itu sebabnya banyak aturan kembali ke DPR, bahkan penunjukan duta besar yang menjadi wewenang mutlak presiden harus mendapat persetujuan DPR," ujar Setya.

Sementara, pengajar PTIK Umar Husin menegaskan, pemilihan pimpinan KPK mutlak harus dikembalikan kepada eksekutif sehingga memberi kewenangan lebih besar kepada presiden.

Hal yang sama diamini anggota Komisi III DPR Taufiqulhadi. Ia memandang KPK merupakan domain dari eksekutif sehingga lebih baik bila penentuan pimpinan dan tanggung jawab KPK dikembalikan kepada Presiden.

"Tapi itu pendapat saya, saya belum tahu penilaian teman-teman (DPR)," kata Taifiqulhadi. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top