Giliran Aguan, Bos Agung Sedayu Group, Dicekal KPK

publicanews - berita politik & hukumAguan Sugianto, bos perusahaan pengembang Agung Sedayu Group, dalam sebuah acara. (foto: tempo.co)
PUBLICANEWS, Jakarta - Setelah Presiden Direktur Agung Podomoro Land (APL) jadi tersangka, kini giliran Aguan Sugianto, bos Agung Sedayu Group, dicekal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aguan dilarang bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan.

"Iya ada pencegahan kepada yang bersangkutan," ujar Plt Jubir KPK Yuyuk Andriati di Jakarta, Minggu (3/4). KPK, ujar Yuyuk, sudah melayangkan permintaan cekal untuk Aguan kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham pada Jumat (1.4) kemarin.

Bukan tanpa alasan lembaga antirasuah mengajukan surat cekal untuk Aguan. Pasalnya, anak usaha ASG, yakni PT Kapuk Naga Indah dapat izin pelaksanaan di proyek pembuatan 17 pulau dalam reklamasi Teluk Jakarta.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, pencekalan dilakukan untuk meminta dukungan Aguan dalam pengusutan dugaan suap kepada Mohammad Sanusi. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta itu menerima suap dari Presdir APL Ariesman Widjaja, yang juga ditetapkan sebagai tersangka.

"Kami meminta dukungan yang bersangkutan untuk menegakan keadilan, kebenaran, dan kejujuran," kata Saut, sebagaimana dikuti dari Okezone, Minggu (3/4).

Saat disinggung, apakah bos pengembang properti itu tahu banyak soal dugaan suap pembahasan Raperda RWZP3K dan Raperda RTR Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta sehingga dicekal, Saut menyebut belum disimpulkan pihaknya.

"Kami belum menyimpulkan begitu," tukasnya.

Seperti diketahui, pada kasus ini Sanusi diduga telah menerima suap sebesar Rp 2 miliar dari Ariesman Widjaja. Suap diserahkan melalui Trinanda Prihantoro selaku Personal Assistant APL. Dia langsung ditetapkan tersangka bersama Ariesman dan Trinanda usai diperiksa secara intensif.

Kasus ini terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Wilayah Zonasi Pesisir Pulau-Pulau Kecil (RWZP3K) dan Raperda Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta yang sedang dalam proses pembahasan di DPRD DKI Jakarta. (dari berbagai sumber/ono)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top