Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar khawatir besarnya anggaran penanggulangan bencana Covid-19 dan restrukturisasi ekonomi menambah jumlah utang luar negeri.

Pemerintah mengumumkan data terbaru kasus Covid-19 di Indonesia, Selasa (31/3) sore.

Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Ketua Komisi III DPR Herman Herry mengapresiasi Polri dalam mencegah penyebaran hoaks tentang Covid-19.

Kapolri Jenderal Idham Azis melakukan Rapat Kerja Virtual dengan Komisi III DPR.

Kondisi Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mulai membaik setelah dinyatakan positif Corona pada 14 Maret 2020 lalu.

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Mohammad 'Bob' Hasan meninggal dunia.

Hingga siang ini, RS Darurat Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta Pusat, sudah menampung 413 pasien Covid-19.

Para tahanan masih belum boleh dijenguk langsung, pasalnya KPK memperpanjang larangan tersebut hingga 21 April mendatang.

Wacana pemerintah menerapkan darurat sipil jika status PSBB tak mempan mencegah penyebaran Covid-19 mendapat penolakan.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut pemerintah blunder lantaran mewacanakan opsi Darurat Sipil ketimbang karantina wilayah.

Presiden Jokowi memilih menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar.

KSPI mengancam akan melakukan demo bila DPR masih membahas RUU Cipta Kerja Omnibus Law.

Presiden Jokowi kembali mengingatkan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah harus satu visi.

Presiden Jokoei meminta kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan phisycal distancing dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif.

Dalam 24 jam terakhir penambahan pasien positif Corona sebanyak 129 orang.

Menko Polhukam Mahfud MD mengakui telah menerima surat permintaan dari Gubernur Anies Baswedan berisi pemberlakuan karantina wilayah di DKI Jakarta dan Jabodetabek.

Ketua Komite I DPD Agustin Teras Narang meminta pemerintah segera menerbitkan PP sebagai produk hukum turunan dari UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani meminta pemerintah pusat segera memberlakukan karantina wilayah.

Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati khawatir 2,5 juta WNI terdampak kebijakan perpanjangan lockdown di Malaysia.