Dua Memo 'Habisi Pengunjuk Rasa' Bocor Saat Otak Kudeta Myanmar ke Jakarta

publicanews - berita politik & hukumPoster Amnesty International menuduh pemimpin junta militer Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing otak pembunuhan warga sipil. (Foto: The Irrawaddy)
PUBLICANEWS, Naypiydaw - Darah masih akan banyak tumpah di Myanmar saat otak kudeta militer Jenderal Min Aung Hlaing pergi ke Jakarta untuk mengikuti Pertemuan Pemimpin ASEAN (ASEAN Leaders Meeting). Ada dua memo internal yang bocor, isinya adalah perintah untuk 'menghabisi' pengunjuk rasa anti-rezim.

The Irrawaddy mendapatkan bocoran memo internal bertanggal 11 dan 14 April 2021 itu, yang dikeluarkan oleh Komando Militer Tinggi Naypiydaw, ibukota Myanmar.

"Anda harus memusnahkan para pengunjuk rasa (militer menggunakan istilah 'perusuh') karena telah beralih dari demonstrasi damai ke konflik bersenjata," begitu bunyi memo bertanggal 11 April yang dimuat The Irrawaddy, Sabtu (24/4) sore.

Memo tersebut memerintahkan pasukan junta di lapangan untuk memusnahkan pengunjuk rasa di mana pun mereka bertemu. "Anda harus habisi mereka. Petugas di semua tingkatan harus mengikuti instruksi ini dengan ketat,” ujar memo tersebut.

Perintah tersebut merupakan dukungan retroaktif setelah junta membantai 82 orang hanya dalam dua hari di Bago, kota di utara Yangon. Saat itu tentara dan polisi membombardir pengunjuk rasa dengan peluru tajam dan granat senapan.

Dua hari setelah peristiwa Bago, tepatnya 14 April, memo lain dikeluarkan. Bunyinya, "Semua pasukan keamanan darurat harus dipersenjatai secara penuh dan sistematis." Pesan itu berlaku untuk mengatasi unjuk rasa di 'setiap kota di wilayah Sagaing, Mandalay, Yangon dan Bago, dan di Negara Bagian Mon'.

Pemimpin Kudeta Myanmar Hadiri KTT ASEAN di Tengah Protes Rakyatnya

Sejak kudeta 1 Februari, para pemimpin tatmadaw, militer Myanmar, mendapat kutukan di dalam maupun luar negeri karena melakukan kekejaman terhadap warganya sendiri. Jenderal Senior Min Aung Hlaing disebut sebagai 'pembunuh utama' karena pasukannya telah membunuh lebih dari 700 orang sejauh ini.

Rezim berdalih penggunaan kekerasan terhadap pengunjuk rasa dibenarkan untuk menghentikan apa yang disebut sebagai 'kerusuhan'.

Perlu dicatat, sebagian besar kematian warga sipil terjadi sebelum perintah 'habisi' tersebut. "Memo internal tersebut diduga sebagai pembenar dan lampu hijau untuk memulai aksi pembunuhan yang lebih besar lagi," laman independen The Irrawaddy menulis.

Wakil Jenderal Senior Soe Win bersama komandan daerah garis keras dan Wakil Menteri Luar Negeri Letnan Jenderal Than Hlaing telah memainkan peran kunci dalam pelanggaran serius Tatmadaw terhadap pengunjuk rasa. Keduanya sekarang masuk daftar sanksi Uni Eropa dan Amerika Serikat.

Untuk memastikan perwira militer dan keluarganya tidak goyah, pada 16 dan 17 April junta mengeluarkan peringatan kepada komando dan unit lapangan untuk membungkam media yang mengkritik kondisi ekonomi dan HAM.

Pesan tersebut diakhiri dengan perintah bahwa 'instruksi di atas harus dilaksanakan oleh pasukan di semua tingkatan.' Sejauh ini belum ada konfirmasi dari junta soal memo tersebut. (ian)

Berita Terkait

Komentar(2)

Login
  1. sidhawati @SIDHAWATI24 April 2021 | 21:21:25

    Parah.


    Pemimpin yg tdk bijak.

    Harusnya ada cara lain, spt diajak diskusi.


    Itu yg hrs dijajankan.

  2. Anak Gaul @gakasikah24 April 2021 | 21:20:15

    Wah kacau nih si pengkudeta. Sama rakyat sendiri kejem amat. 😒🙄🤒

Back to Top