Eks Presiden Prancis Jadi Tahanan Rumah dengan Gelang Elektrik

publicanews - berita politik & hukumPresiden ke-23 Prancis Nocolas Sarkozy dan istrinya Carla Bruni. (Foto: AFP)
PUBLICANEWS, Paris - Mantan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy (66) divonis tiga tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun. Tapi ia harus menjalani satu tahun sebagai tahanan rumah dengan mengenakan peneng atau gelang elektronik untuk memantau pergerakannya.

Kemungkinan Presiden ke-23 Prancis itu akan menjalaninya di apartemen mewah seharga 2,5 juta Poundsterling, hampir Rp 50 miliar, milik istrinya model Carla Bruni (53).

Hakim Pengadilan Prancis Christine Mee menyatakan Sarkozy terbukti korupsi dan menjajakan pengaruh saat menjadi presiden pada 2007-2012, Senin (1/3). Namun politikus sayap kanan itu tidak harus menjalani kurungan penjara.

"Ia bisa menjalani satu tahun tahanan rumah dengan mengenakan gelang elektonik (electronic tag)," kata Hakim Mee, seperti dikutip laman france24.com, Selasa (2/3).

Atas vonis tersebut pengacara Jacqueline Laffont menyatakan banding. Putusan ini akan membuat Sarkozy menjadi kepala negara kedua Prancis modern yang dihukum karena korupsi. Yang pertama adalah Jacques Chirac, mentor politik sekaligus orang yang ia gantikan sebagai presiden.

Hukuman yang sama dijatuhkan kepada dua terdakwa lainnya, yakni pengacara Thierry Herzog dan hakim Gilbert Azibert. Hakim Mee menyatakan Sarkozy dan Herzog bersalah karena berusaha menyuap Azibert yang menjadi hakim penyelidikan kasus sumbangan kampanye ilegal dari pewaris industri kosmetik L'Oréal, Liliane Bettencourt, saat Sarkozy kampanye Pilpres 2007.

Sarkozy dalam pembelaannya pada Desember 2020 membantah apa yang dituduhkan. Ia mengaku sebagai korban kebohongan. "Tidak pernah saya menyalahgunakan pengaruh. Atas dasar apa mereka menyeret saya ke dalam lumpur seperti ini?" ujar Sarkozy.

Istri ketiganya Carla Bruni menggambarkan tuduhan tersebut sebagai 'skandal'. "Tidak memiliki bukti apapun dan tanpa dasar," kata model, penyanyi, dan aktris asal Italia itu.

Kasus Sarkozy ini didasarkan pada bukti penyadapan percakapannya dengan Herzog. Keduanya meminta informasi rahasia dari hakim Azibert.

Memang Sarkozy urung memberi jabatan Azibert setelah menjadi presiden. Tetapi Jaksa tetap menyatakan Sarkozy bersalah. "Hukum di Prancis tidak membedakan antara upaya korupsi yang berhasil dan yang gagal," ujarnya.

Selain suap, Sarkozy juga menghadapi serangkaian tuntutan lainnya, yakni dugaan menerima jutaan Euro dari eks diktator Libya Muammar Khadafi saat kampanye Pemilu 2007. Lalu, dana siluman saat maju lagi dalam Pilpres 2012, dan kalah.

Pada Januari 2021, jaksa penuntut membuka penyelidikan lain, yakni kasus menjajakan pengaruh atas aktivitas penasihatnya di Rusia. Untuk itu ia menerima bayaran 3 juta Euro, sekitar Rp 51 miliar, dari perusahaan asuransi Rusia Reso-Garantia.

Sarkozy akan kembali menghadapi sidang pada 17 Maret dalam kasus pembiayaan ilegal pada Pilpres 2012. Kasus ini dikenal sebagai 'Perselingkuhan Bygmalion'. Bygmalion adalah konsultan humas yang menangani penampilan Sarkozy selama kampanye 2012. Salah satu pemilik Bygmalion yakni Carla Bruni. (ian)

Berita Terkait

Komentar(2)

Login
  1. Muhardi Karijanto @hardidja04 Maret 2021 | 19:24:14

    Kalau di Indonesia, gelang magnetik nya bisa dipakai di tangan mannequin, hehehee

  2. shes one the @siswandi03 Maret 2021 | 13:47:46

    Hukum tidak mengenal siapa org nya. Ini yg dinamakan penegakan hukum. Juga termasuk, apakah itu baru rencana maupun sdh terealisasi.

    Hukum harus dilaksanakan sbg mana mestinya.

Back to Top