Myanmar Dihantui Kudeta Militer, Aung San Suu Kyi Ditangkap

publicanews - berita politik & hukumProtes untuk membebaskan pemimpin sipil Myanmar Aung San Suu Kyi di Jepang, Senin (1/2) pagi. (Foto: AFP)
PUBLICANEWS, Naypyidaw - Situasi Myanmar mencekam pasca militer menangkap Kanselir atau Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, Presiden U Win Myint, dan para pemimpin sipil, pagi tadi. Koneksi internet, jaringan telepon maupun ponsel dari dan ke ibukota Naypyidaw diblokir. Bahkan televisi pun tidak mengudara --kecuali stasiun televisi yang dikuasai militer.

Myanmar di ambang kudeta, lagi. "Militer tampaknya menguasai ibukota sekarang," CNN menulis pada Senin (1/2) pagi.

Thinzar Shunlei Yi, peraih Women of The Future Southeast Asia Award 2019, melalui akun Twitter @thinzarshunleiyi mencuit bahwa kudeta militer telah dimulai.

"Demokrasi yang kami saksikan selama 10 tahun terakhir ini palsu," kata pembawa acara televisi itu. "Kami memimpikan menjadi negara federal yang demokratis di bawah Konstitusi 2008 yang dirancang militer. Semua percakapan demokrasi itu bohong dan drama yang dirancang militer sekarang menunjukkan warna aslinya."

Menlu Retno akan Temui Aung San Suu Kyi Bahas Rohingnya

Yang dimaksud janji demokrasi oleh Shunlei Yi adalah ketika militer membebaskan 'daw' atau 'bunda' Aung San Suu Kyi (75) pada 2010, setelah menahannya selama 15 tahun. Setelah putri tokoh kemerdekaan Myanmar Jenderal Aung San itu bebas, negeri yang dulu bernama Burma itu menggelar pemilu demokratis pertama pada 2015.

Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Suu Kyi memenangkan pemilu. Tapi militer melarang peraih Nobel Perdamaian 1991 itu menjadi presiden karena bersuamikan bule dan anaknya berkewarganegaraan asing. Pada November 2020 lalu, NLD kembali memenangkan pemilu dengan 83 persen suara.

Lagi-lagi militer cari gara-gara, Panglima Tinggi Jenderal Min Aung Hlaing menuduh pemilu telah dicurangi. Jika konstitusi tak diindahkan, katanya, maka harus dicabut.

Tatmadaw atau militer pada Senin malam menegaskan tidak bisa menerima hasil pemilu November lalu. "Tatmadaw mendesak pemerintah mematuhi norma-norma 'demokrasi'," begitu bunyi pernyataan militer.

Pembantaian Rohingya, Suu Kyi Tidak Pantas Terima Nobel

'Demokrasi' oleh militer dimaknai kembali ke konstitusi sebelum 2008, yakni ketika militer berkuasa secara tiran. Tatmadaw memperingatkan diplomat dan media asing tidak asal memberitakan situasi Myanmar sedang mencekam.

Tapi di Naypiydaw maupun ibukota lama Yangoon, sejak kemarin antrean orang di depan mesin ATM mengular hingga puluhan meter. Reuters menggambarkan Myanmar terancam rush alias krisis uang tunai. Bank-bank tutup.

Hidup di Myanmar hari ini mirip masa lalu, tanpa alat komunikasi dan tidak ada siaran televisi. Militer mengepung penjuru ibukota. Kudeta menghantui lagi. (ian)

Berita Terkait

Komentar(1)

Login
  1. Cewek Kepo @ceweKepo03 Februari 2021 | 16:40:39

    Kasian rakyatnya. Pemimpin pilihan kok main dipenjara aja. Dasar tentara.

Back to Top