Hadapi Covid-19 PM Malaysia Minta Pemberlakuan Darurat Nasional

publicanews - berita politik & hukumRaja Malaysia atau Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Ahmad Shah dan PM Malaysia Muhyiddin Yassin. (Foto: The Strait Times/Reuters)
PUBLICANEWS, Kuala Lumpur - Raja Malaysia atau Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Ahmad Shah mengundang raja di sembilan kesultanan untuk mengadakan pertemuan menanggapi permintaan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin yang menghendaki penerapan kondisi darurat nasional.

Pertemuan berlangsung pada Minggu (24/10) pukul 14.30 waktu setempat di Istana Negara Sultan Abdullah. Laman The Strait Times dan kantor berita Bernama melaporkan iring-iringan raja memasuki istana, siang ini.

Raja Malaysia Sultan Abdullah Ahmad Shah meminta rakyat tenang dan tidak panik. Kondisi darurat pernah diberlakukan di negara tetangga itu pada 1969. Usulan PM Malaysia yang masih berdarah Jawa tersebut dianggap cukup mengagetkan karena banyak negara belum ada satu pun yang menerapkan kondisi darurat dengan alasan ancaman pandemi Covid-19.

"Raja sangat memahami perlunya kesinambungan dalam pemerintahan negara untuk memerangi ancaman pandemi Covid-19," kata pengawas istana Indera Ahmad Fadil Shamsuddin sebagaimana dikutip dari The Strait Times siang ini.

Di sisi lain, kabinet akan mengadakan sidang pada 6 November mendatang. Posisi Muhyiddin tengah dalam kondisi kritis karena sokongan anggota parlemen yang tipis padanya. Kontraksi ekonomi di Malaysia bahkan lebih parah yaitu minus 17 persen. Banyak yang memprediksi bahwa PM akan digulingkan dalam sidang parlemen tersebut.

Bila parlemen menyampaikan mosi tidak percaya terhadap PM maka perlu dilakukan pemilihan umum ulang dalam waktu dekat. Sebaliknya, bila raja menyetujui penerapan darurat nasional maka akan memberi keleluasaan pemerintah untuk menjalankan kebijakannya tanpa direcoki parlemen.

Pemimpin oposisi Anwar Ibrahim mengklaim bahwa ia telah mendapatkan 'mayoritas dukungan yang hebat' di parlemen. Penolakan darurat nasional juga disampaikan mantan PM Mahathir Mohamad. Ia mengatakan bahwa tidak ada suatu alasan apapun yang bisa membenarkan deklarasi tersebut.

“Negara-negara dengan masalah Covid-19 yang lebih parah belum menyatakan keadaan darurat untuk seluruh negara tetapi hanya untuk daerah yang terkena dampak,” katanya.

Hal senada disampaikan sebagian besar warga lainnya, bahwa jika raja menyetujui proposal kondisi darurat maka akan menjadi 'mimpi buruk' yang akan menjerumuskan Malaysia ke salah satu hari 'paling gelap'.

Berdasar catatan Worldometer, Minggu ini pukul 15.00 WIB, terdapat 25.742 kasus Covid-19 di negeri jiran itu. Jumlah kematian sebanyak 221, dan pasien sembuh tercatat 16.555 orang. Menghadapi pandemi, Malaysia menerapkan kebijakan lockdown. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top