Empat Menteri Malaysia Desak Pengusiran Ulama Zakir Naik

publicanews - berita politik & hukumZakir Abdul Karim Naik dan PM Malaysia Mahathir Mohammad. (Foto: malaysiakini)
PUBLICANEWS, Kuala Lumpur - Keberadaan ulama Zakir Abdul Karim Naik (53) di Malaysia dipersoalkan para menteri dalam pemerintahan Perdana Menteri Mahathir Mohammad. Terbaru Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Malaysia Syed Saddiq Syed Abdul Rahman setuju agar dai dan pakar ilmu perbandingan agama asal India itu dideportasi dari Malaysia.

Setikdanya ada empat menteri Malaysia itu yang tidak suka terhadap dai yang juga sarjana Kedokteran tersebut. Hal ini menyusul pernyataan Zakir yang dinilai berbau rasial. Ia, misalnya, menyerukan warga keturunan China Malaysia lebih dulu pulang karena mereka adalah 'tamu lama' di Malaysia.

Zakir juga mengkritik umat Hindu di negara-negara Asia karena memiliki 'hak seratus kali lipat' ketimbang minoritas Muslim di India.

Menurut Syed Saddiq, serangan terhadap warga China dan India merupakan serangan terhadap seluruh orang Malaysia. "Sungguh konyol untuk berpikir bahwa sesama warga Malaysia saya adalah tamu saya," kata menteri termuda itu, seperti dilansir The Star, Kamis (15/8).

Selain Syed Saddiq, desakan untuk mengusir Zakir Naik juga disuarakan Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Deo, Menteri Ketenagakerjaan M Kulasegaran, dan Xavier Jayakumar selaku Menteri Sumber Daya Alam, Tanah, dan Air. Tiga nama terakhir ini berdarah India.

Namun, Mahathir keberatan memenuhi desakan para menteri kabinetnya. Ia mengatakan ulama itu akan dibunuh setibanya di India jika dipulangkan. "(Namun) Jika ada negara lain yang mau (menerima) dia, boleh saja," ujar Mahathir.

Zakir menjadi buron pemerintahan India. Pemerintah setempat mencari-cari kesalahan Zakir, misalnya menuduhnya melakukan pencucian uang senilai 28 juta dollar AS, atau lebih dari Rp 400 miliar. Pendakwah tersohor ini juga dituduhkan menyebarkan ujaran kebencian dan memancing terorisme.

Namun, Zakir membantah semua tuduhan itu. Mengenai uang yang dimilikinya ia mengklaim diperoleh secara sah. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top