Berapa Upah Tersisa Seorang PRT di Hongkong?

publicanews - berita politik & hukumPembantu rumah tangga migran asal Filipina dan Indonesia berkumpul setiap Minggu di Victoria Park, Hongkong. (Foto: Getty Images)
PUBLICANEWS, Hongkong - Berapakah uang yang tersisa dari gaji seorang migran pembantu rumah tangga (PRT) di Hongkong? Sebuah penelitian pada April 2018 menyebutkan hanya 32 persen yang bisa dikantungi seorang PRT, itu pun masih dikurangi untuk membantu keluarganya di kampung.

Temuan tersebut merupakan hasil wawancara dua LSM, yakni Mission for Migrant Workers (MFMW) dan Asia Pacific Mission for Migrants (APMM), terhadap seribu PRT.

Upah minimum PRT adalah 4.410 dolar Hongkong, setara dengan Rp 8,1 juta. Rata-rata PRT hanya bisa menyisakan gaji sekitar Rp 3,1 juta. Padahal, lima tahun lalu, mereka masih bisa mengantungi 54 persen untuk tabungan dan remiten.

Sebanyak 36 persen upah untuk membayar agen yang mengirim mereka ke Hongkong. Lalu 23 persen untuk biaya hidup, termasuk makan, pakaian dan aksesoris, alat komunikasi, transportasi, peralatan mandi, dan sumbangan. Setiap Minggu mereka libur dan bertemu dengan kaum migran dari negaranya. Biasanya mereka merogoh kocek minimal 80 dolar untuk makan siang.

Biaya hidup yang terus melonjak itu membuat MFMW menuntut pemerintah Hongkong menaikkan gaji PRT sebanyak 24,7 persen, menjadi 5.500 dolar Hongkong. Dengar pendapat dengan Kementerian Tenaga Kerja dilakukan hari ini.

"Ya, PRT asing datang ke Hongkong untuk membantu keluarga. Tetapi mereka akhirnya menghabiskan sebagian besar upahnya di Hongkong," kata General Manager MFMW Cynthia Abdon-Tellez, seperti ditulis South China Morning Post, Selasa (7/8).

Namun usulan tersebut ditolak oleh Asosiasi Majikan Pemilik Pembantu Rumah Tangga Asing. Jubir mereka, Tsui, mengatakan kenaikan gaji tersebut tidak masuk akal.

Mereka sendiri mengeluh sudah tiga tahun tidak naik gaji. "Kami karyawan juga, dan kami sudah membayar biaya hidup dan makan PRT, kecuali untuk hari Minggu," ujar Tsui yang akan hadir dalam pertemuan dengan Kementerian Tenaga Kerja tersebut.

Aliah-alih menaikkan gaji PRT, ia mendesak pemerintah memperbaiki peraturan tentang agen yang selama ini banyak dilanggar. Menurut undang-undang, agen hanya boleh mengutip 10 persen gaji PRT. Namun banyak perjanjian dilakukan di negara asal PRT untuk menghindari pengawasan pemerintah Hongkong.

Ketua Indonesian Migrant Worker's Union Sringatin menjelaskan, banyak PRT terpaksa berutang untuk membayar agen agar bisa pergi ke Hongkong. Sayangnya, pemerintah negara asal dan otoritas Hongkong cuek terhadap perjanjian ilegal tersebut.

"Tidak ada yang benar-benar bertanya mengapa para pekerja migran berutang dan melakukan pekerjaan ilegal," kata Sringatin.

Di Hongkong terdapat lebih dari 360 ribu PRT, sebanyak 190 ribu diantaranya dari Filipina dan 154 ribu asal Indonesia. (oca)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top