KPK Tunggu Putusan MA Soal PK Djoko Susilo

publicanews - berita politik & hukumEks Kakorlantas Polri Djoko Susilo. (Foto: AFP)
PUBLICANEWS, Jakarta - Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan lembaganya menunggu salinan putusan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan mantan Kakorlantas Polri Irjen Djoko Susilo dalam kasus korupsi proyek simulator SIM. PK tersebut dikabulkan Mahkamah Agung.

Dalam putusannya, MA menyatakan kelebihan hasil lelang dan barang bukti yang belum dilelang harus dikembalikan kepada Djoko.

"Kami baru mendengar dari berita bahwa MA kabulkan PK Djoko Susilo. Oleh karena itu kami akan menindaklanjuti dengan meminta salinan putusan dimaksud untuk memastikan amar putusan tersebut bagaimana," ujar Ghufron saat dikonfirmasi, Minggu (9/5).

Salinan putusan, Ghufron menambahkan, penting untuk KPK mendapat kejelasan harta apa saja yang dianggap ada kelebihan tersebut. KPK akan mengindentifikasi atau mengecek keberadaannya. Apakah sudah di lelang, di-PSP ke kementerian atau lembaga ataukah masih dalam wewenang KPK karena belum proses lelang.

"Dengan identifikasi tersebut kami baru akan membahas dan menindaklanjutinya, yang dapat kami pastikan KPK sebagai penegak hukum akan melaksanakan putusan," Ghufron menegaskan.

Jumat (7/5), Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro mengatakan pada 19 Juni 2019, MA mengirimkan surat Nomor 34/WK.MA.Y/VI/2019 kepada pimpinan KPK perihal pembahasan permohonan fatwa atas uang pengganti perkara Djoko Susilo.

Dalam surat tersebut, MA menyatakan harta benda terpidana yang telah disita dan dalam amar putusan dinyatakan dirampas untuk negara.

Setelah dilelang, hasilnya ternyata melebihi dari jumlah uang pengganti yang harus dibayar Djoko Susilo sebesar Rp 32 miliar. Dengan demikian, kelebihan dari hasil lelang tersebut harus dikembalikan oleh KPK kepada Djoko.

"Karena barang bukti yang sudah disita oleh penyidik setelah putusan berkekuatan hukum tetap, berubah menjadi sita eksekutoria yang hasilnya lelangnya semata-mata untuk membayar uang pengganti sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Tipikor," kata Andi Samsan. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top