MK Pangkas Wewenang Dewas KPK Soal Penyadapan dan SP3

publicanews - berita politik & hukumKetua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Uji materi diajukan oleh Fathul Wahid, Abdul Jamil, Eko Riyadi, Ari Wibowo, dan Mahrus Ali.

"Dalam pengujian materiil, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua Majelis Hakim MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (4/5).

Namun, Anwar mengatakan majelis menolak uji formil untuk seluruhnya atas perkara nomor 70/PUU-XVII/2019 tersebut. Adapun yang dikabulkan adalaj gugatan atas Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 45A ayat (3) huruf a, dan Pasal 47 ayat (1).

MK menyatakan Pasal 1 angka 3 UU KPK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat. MK tidak sependapat bahwa KPK adalah lembaga negara dalam rumpun eksekutif melaksanakan tugas sesuai undang-undang.

"Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun," ujar Anwar dalam keputusannya.

Kemudian Pasal 12B dan 12C yang mengatur mengenai penyadapan harus melalui izin Dewan Pengawas KPK. Anwar menyebutkan bahwa frasa 'dipertanggungjawabkan kepada Dewan Pengawas' bertentangan dengan UUD 1945.

MK mengubah ketentuan mengenai penyadapan dalam Pasa 12C. "Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan ke pimpinan KPK dan diberitahukan ke Dewas paling lambat 14 hari kerja sejak penyadapan," Anwar menambahkan.

Demikian pula mengenai Pasal 40 Ayat 1 soal Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), MK menilai bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum.

Majelis Hakim MK kemudian mengubah frasa itu menjadi: 'KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 tahun terhitung sejak terbit Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)."

Pasal 40 Ayat 2 tentang penghentian penyidikan dan penuntutan 'harus dilaporkan ke Dewas paling lambat satu minggu' dinilai bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat.

Anwar dalam putusannya merevisi menjadi: 'penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan ke Dewas paling lambat 14 hari kerja'.

Tidak hanya itu, MK juga mengoreksi Pasal 47 ayat 1 soal proses penyidikan, penggeledahan, dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewas.

"Menjadi selengkapnya berbunyi, 'Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas'," kata Anwar.

Sebelumnya, dalam keputuan atas permohonan tiga mantan pimpinan KPK terkait gugatan formil revisi UU KPK, majelis hakim menolak seluruhnya. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top