MK Tolak Gugatan Para Mantan Pimpinan KPK

publicanews - berita politik & hukumMantan Ketua KPK Agus Rahardjo, Wakil Ketua Laode M Syarif dan Saut Situmorang memberi keterangan usai mengajukan judicial review di Gedung KPK, Jakarta, 20 November 2019. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi atau judicial review UU KPK yang dilayangkan mantan pimpinan KPK. UU Nomor 19 Tahun 2019 tetap sah.

"Mengadili, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Anwar Usman dalam putusan sidang, Selasa (4/5).

Sebelumnya, tiga pimpinan KPK periode 2015-2019 telah mengajukan uji materiil tersebut sejak 2019. Mereka mempersoalkan revisi kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terdapat 7 perkara yang diujikan oleh Agus Rahardjo, Laode M Syarif, dan Saut Situmorang serta beberapa pegiat antikorupsi. Kesemuanya ditolak majelis hakim.

Agus mempersoalkan beleid itu, misalnya, dalam hal proses pembahasan revisi UU KPK berlangsung kilat dan terburu-buru. Tidak terpenuhinya kuorum saat rapat paripurna DPR dalam pengesahan pada 17 September 2019.

Penggugat menilai adanya cacat formil sehingga revisi UU KPK seharusnya batal demi hukum. Bahkan pembentuk UU melakukan penyelundupan hukum dalam proses perencanaan dan pembahasan perubahan UU KPK.

Majelis hakim MK mengatakan KPK pernah menolak untuk dilibatkan dalam pembahasan revisi UU KPK. "Hal demikian bukan berarti pembentuk UU (DPR dan Presiden) yang tidak melibatkan KPK," kata hakim.

Demikian pula mengenai penyelundupan hukum karena tidak melalui prolegnas. Hakim beralasan dicantumkannya maksud dan tujuan penyusunan UU di penjelasan umum maka telah dipenuhi asas kejelasan tujuan.

Dalam keputusan majelis hakim tersebut tidak bulat. Hakim konstitusi Wahiduddin Adams mengatakan seharusnya permohonan pengujian formil UU KPK tersebut dikabulkan. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top