Korupsi Bansos Covid-19

KPK Perpanjang Penahanan Bupati Bandung Barat

publicanews - berita politik & hukumBupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - KPK memperpanjang penahanan Bupati nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Sutisna untuk penyidikan dugaan korupsi pengadaan bansos Covid-19 pada Dinas Sosial.

Hal yang sama juga berlaku untuk dua tersangka lainnya, yakni Andri Wibawa dan pemilik PT Jagat Dir Gantara (JDG) dan CV Sentral Sayuran Garden City Lembang (SSGCL) M Totoh Gunawan.

"Untuk terus mengumpulkan berbagai alat bukti, diantaranya pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, tim penyidik kembali memperpanjang masa penahanan tersangka AUS dan kawan-kawan selama 40 hari," ujar Plt Jubir KPK Ali Fikri dalam rilisnya, Senin (3/5).

Penyidik menduga Aa Umbara menerima suap Rp 1 miliar atas penunjukkan anaknya Andri Wibawa dan Totoh sebagai vendor. Andri mendapat jatah pengadaan paket bansos Jaring Pengaman Sosial senilai Rp 36 miliar melalui bendera CV Jayakusuma Cipta Mandiri dan CV Satria Jakatamilung.

Sedangkan M Totoh mendapat jatah Rp 15,8 miliar untuk pengadaan bansos JPS dan bansos Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

KPK menjerat Aa Umbara dengan Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 15 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 56 KUHP.

Sedangkan Andri dan M Totoh disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 15 UU yang sama jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 56 KUHP. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top